Kayu trembesi sekarang banyak dilirik sebagai bahan baku kerajinan dan furnitur pengganti kayu jati. Walau memiliki sejumlah kelemahan dibanding jati, namun teksturnya yang unik membuat kayu ini bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Kayu trembesi bisa menjadi alternatif bahan baku furnitur menggantikan kayu jati. Dengan harga lebih murah dan tekstur kayu yang bagus, kayu trembesi banyak disukai konsumen.
Trembesi atau yang dikenal dengan nama Samanea saman berasal dari genus Albizia. Jenis ini memiliki lingkar pohon mencapai 4,5 meter (m) dengan tinggi rata-rata 30 m sampai 40 m.
Kemenkop UKM Beri Bantuan Perkuatan Usaha
Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memberikan bantuan perkuatan usaha bagi puluhan koperasi dengan berbagai usaha sebesar Rp23,3 miliar lebih. Pemberian bantuan perkuatan usaha itu dilakukan secara simbolis oleh Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Pariaman Sinaga di Aula Martabe Pemprov Sumut di Medan, Jumat.
Pemberdayaan koperasi sangat penting dilakukan karena menjadi salah satu fondasi dalam perekonomian bangsa, katanya. Pemberdayaan koperasi juga dinilai penting karena dapat mengurangi ekses dari inflasi dan kenaikan harga yang sempat mengkhawatirkan masyarakat. Besarnya manfaat koperasi tersebut menyebabkan konsep peningkatan ekonomi yang berasal dari Indonesia tersebut justru banyak dipraktikkan di negara lain.
Pariaman Sinaga mengaku pernah mengunjungi sejumlah peternak sapi di beberapa negara seperti Swiss, Denmark, dan Jerman yang mengirimkan susu perannya melalui sebuah unit usaha. Ternyata, unit usaha itu berbentuk koperasi yang menyalurkan susu-susu ke sejumlah perusahaan pengolahan.
Pemberdayaan koperasi sangat penting dilakukan karena menjadi salah satu fondasi dalam perekonomian bangsa, katanya. Pemberdayaan koperasi juga dinilai penting karena dapat mengurangi ekses dari inflasi dan kenaikan harga yang sempat mengkhawatirkan masyarakat. Besarnya manfaat koperasi tersebut menyebabkan konsep peningkatan ekonomi yang berasal dari Indonesia tersebut justru banyak dipraktikkan di negara lain.
Pariaman Sinaga mengaku pernah mengunjungi sejumlah peternak sapi di beberapa negara seperti Swiss, Denmark, dan Jerman yang mengirimkan susu perannya melalui sebuah unit usaha. Ternyata, unit usaha itu berbentuk koperasi yang menyalurkan susu-susu ke sejumlah perusahaan pengolahan.
Lele Sangkurian, Iseng Iseng Berbuag Manis
Berawal dari coba-coba, usaha budi daya lele sangkuriang yang dirintis Fauzan Hangriawan, 25, telah memberikan kontribusi sangat berarti tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya.
Fauzan adalah salah seorang sosok wirausaha muda yang mengembangkan pembudidayaan bibitlele dengan sistem plasma atau kemitraan. Dengan 20 petani binaannya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya ini bersama-sama mengembangkan usaha pembudidaya ankle dengan sistemma-najemen kelompok, dimulai dari pembenihan, pembesaran hingga penjualan.
Priayanghobi olahraga ini telah menunjukkan bakat kewirausahaan sejak masih duduk di bangku SMP. Dia mengaku telah melakukan usaha kecil-kecilan meskipun sifat awalnya hanya membantu teman untuk menjualkan barang seperti kerupuk dan nasi.
Awalnya dia mengaku iseng belajar budi daya lele karena melihat potensinya di samping menyukaibi-dang agrobisnis seperti peternakan dan perikanan. "Nah saya ingin belajar dan di sisi lain saya juga membaca dari media lain bahwa lele itu punya prospek, makanya saya coba," ujar Fauzan saat ditemui di lokasi usahanya di Jalan Purwa Madya I Blok W25 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan belum lama ini.
Fauzan lantas memulai membudidayakan lele dumbo terlebih dahulu pada September 2009. Proses pembelajarannya dilakukan secara autodidak melalui buku dan internet. Namun di tengah per-jalanannya, dia menemukan banyak kendala di lapangan. "Usaha lele tidak semudah yang kita bayangkan," ujar pria kelahiran Pontianak, 24 Juli 1986, ini.
Pada awalnya, dia mendapatkan hasil usaha yang tidak maksimal. Mulai dari gagal panen, penjualan yang tidak sepadan dengan biaya produksi, serta tingginya ringkat kematianlele.Hinggapada akhirnya Fauzan membaca sebuah artikel di sebuah harian nasional yang membahas seorang sosok pembudi daya lele sangkuriang bernama Nasrudin.
Dari situlah dia kemudian meneguhkan niat untuk berguru kepada Nasrudin. Setelah mengikuti pelatihan, Fauzan langsung mempraktikkan ilmunya dalam rentang waktu dua minggu.
"Di bulan November itu saya diperkenalkan oleh teman saya itu melalui surat kabar waktu itu, sosok Pak Nasrudin. Seminggukemu-dian saya niatkan untuk bersilaturahmi dan belajar dengan beliau serta ikut pelatihan dan langsung bukasatukolam,"ujar Fauzan yang menamakan usahanya Sylvafarm itu.
Sembari membuka satu kolam, Fauzan tetap belajar dan berbagi dengan Nasrudin hingga akhirnya memberanikan diri untuk membuka delapan kolam. Seterusnya menjadi 25 kolam hingga akhirnya menjadi 75 kolam. Dari kolam tersebut Fauzan dapat menghasilkan 15.000 ekor bibit lele sangkuriang setiap bulannya.
Setelah memahami teknologi serta pemahaman yang mendalam budi daya lele sangkuriang, dia kemudian mencoba mengajak warga dan petani lele yang ada untuk bekerja sama membudidayakan lele sangkuriang.
Dalam model kerja sama ini, Fauzan bertindak sebagai pembenih dan pembesaran lele diserahkan kepada para petani. Untuk mengegolkan usahanya, Fauzan mengeluarkan modal awal Rp4,5 juta.
"Teknologinya kita bantu secara gratis dan kita dampingi proses budi dayanya. Kita jelaskan dari A sampai Z, bahkan hingga pemasaran kita bantu juga. Karena yang pertama mereka tanyakan adalah ke mana mereka menjualnya karena belum paham," imbuhnya.
Diamengakui,sistem ini sangat membantu dalam hal efisiensi lahan sekaligus bisa memberikan efek langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Selain itu, model plasma juga memberikan lapangan pekerjaan. "Jadi mereka bisa praktik di lahan masing-masing, tapi kuncinya kita berikan pendampingan secara terus-menerus supaya panennya sukses dan hasilnya bisa kita ambil," tambah anak pertama dari tiga bersaudara ini. Lalu, dari mana Fauzan mendapatkan lahan untuk usahanya? Menurutnya, lahan yang dipakai merupakan hasil kerja sama de-
ngan pemilik lahan. Dia menerapkan sistem bagi hasil. Pemilik lahan memberikan lahan, sementara untuk infrastruktur, teknologi, pekerja, dan manajemen karyawan dikerjakan langsung oleh Fauzan.
Dia mengakui, usaha yang dianggap selingan tadi telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, bahkan hal itu dirasakan oleh para petaninya. Oleh karena itu Fauzan berniat fokus mengembangkan usahaini.Untukmemper-kuat usaha dan pemahaman yang sama, Fauzan bersama para petaninya selalu bersilaturahmi melalui perkumpulan serta sharing sebulan sekali untuk membahas masalah yangada seperti penanganan penyakit atau sekadar berbagi informasi terbaru.
Menurut penuturan Fauzan, proses pembibitan lele yang ditekuninya dimulai dari mengawin-kan induk lele hingga proses pene-luran. Bibit yang sudah ditelurkan itu dibesarkan hingga ukuran 5-6 cm sebelum akhirnya dijual kepada petani ataupun pembeli.
Setiap benih lelenya dijual seharga Rpl50 per ekor. Selanjutnya benih lele tersebut dipelihara selama 50 hari hingga dua bulan untuk kemudian di jual ke konsumen. Masa panen lele sangkuriang relatif lebih cepa t dibandingkan jenis lele dumbo yang butuh waktu lebih lama, yakni tiga bulan.
"Kalau mereka (petani) belummenemukan pembeli,agarmereka semangat, saya beri jaminan dengan membelinya. Kalausudah 2-3 kali panen biasanya mereka akan menemukan pembelinya sendiri dan kita bebaskan mau jual ke siapa saja," katanya.
Jika ada petani yang menjual kepada Fauzan, lelenya dihargai Rpll.OOO/kg. Dengan demikian, petani bisa memilih apakah mau menjual kepada Fauzan atau pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi. "Jadi kita tidak boleh menghalangi mereka untuk mencari untung lebih, nggak ada ikatan," ujarnya.
Saat ini, kapasitas produksi Sylvafarm dari empat area pembibitan adalah 15.000 ekor per bulan. Jumlah tersebut menurut Fauzan masih jauh dari permintaan pasar yangmencapai300.000ekorper bulan.
Fauzan mengaku, dari penjualan bibit bisa memperoleh omzet hingga Rp22,5 juta per bulannya dengan laba bersih sekitar Rpl2 juta. Itu belum termasuk penjualan dari usaha pembesaran lele yang dijual ke konsumen akhir. Adapun dari hasil pembesaran setiap harinya dia bisa menjual hingga 200 kg lele sangkuriang ke pasar.
"Yang paling besar pengeluaran untuk biaya pakan karena pakannya sendiri itu dari pabrik dan itu selalu mengikuti harga pasar dan sering kali naik. Kalau dihi-tung-hitung dengan biaya karyawan, pakan, dan biaya tak terduga seperti terpal, jaring, ongkos transportasi, bersihnya Rpl2 juta per bulan," ujarnya.
Untuk mengembangkan usahanya, dia pun terus berupaya membuat jaringan khusus petani pembenih dengan cara mendidik petani-petani yang memiliki kemampuan lebih telaten dan detail.
Pemenang pertama program Wirausaha Muda Mandiri dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini mengungkapkan, sejak memulai usahanya hingga kini, sudah memi-liki 20 petani binaan. Dia juga mempekerjakan empat karyawan yang bertugas menjaga dan memberi pakan bibit lele tersebut.
Terkait dengan pemasarannya, selama ini Fauzan banyak menjual ke pasar tradisional, usaha warung padang, warung tegal, dan sudah memberikan pasokan untuk salah satu usaha waralaba pecel lele "Lele Lela".
Dia mengaku belum memutuskan menjadi pemasok utama ka-renamasihmemilikikendalalahan dan produksi. Fauzan mengaku selain lahan, kendala lain lebih kepada masalah internal seperti sumber daya manusia, penanganan penyakit, serta keadaan cuaca yang saat ini cenderung berubah-ubah.
Fauzan adalah salah seorang sosok wirausaha muda yang mengembangkan pembudidayaan bibitlele dengan sistem plasma atau kemitraan. Dengan 20 petani binaannya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya ini bersama-sama mengembangkan usaha pembudidaya ankle dengan sistemma-najemen kelompok, dimulai dari pembenihan, pembesaran hingga penjualan.
Priayanghobi olahraga ini telah menunjukkan bakat kewirausahaan sejak masih duduk di bangku SMP. Dia mengaku telah melakukan usaha kecil-kecilan meskipun sifat awalnya hanya membantu teman untuk menjualkan barang seperti kerupuk dan nasi.
Awalnya dia mengaku iseng belajar budi daya lele karena melihat potensinya di samping menyukaibi-dang agrobisnis seperti peternakan dan perikanan. "Nah saya ingin belajar dan di sisi lain saya juga membaca dari media lain bahwa lele itu punya prospek, makanya saya coba," ujar Fauzan saat ditemui di lokasi usahanya di Jalan Purwa Madya I Blok W25 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan belum lama ini.
Fauzan lantas memulai membudidayakan lele dumbo terlebih dahulu pada September 2009. Proses pembelajarannya dilakukan secara autodidak melalui buku dan internet. Namun di tengah per-jalanannya, dia menemukan banyak kendala di lapangan. "Usaha lele tidak semudah yang kita bayangkan," ujar pria kelahiran Pontianak, 24 Juli 1986, ini.
Pada awalnya, dia mendapatkan hasil usaha yang tidak maksimal. Mulai dari gagal panen, penjualan yang tidak sepadan dengan biaya produksi, serta tingginya ringkat kematianlele.Hinggapada akhirnya Fauzan membaca sebuah artikel di sebuah harian nasional yang membahas seorang sosok pembudi daya lele sangkuriang bernama Nasrudin.
Dari situlah dia kemudian meneguhkan niat untuk berguru kepada Nasrudin. Setelah mengikuti pelatihan, Fauzan langsung mempraktikkan ilmunya dalam rentang waktu dua minggu.
"Di bulan November itu saya diperkenalkan oleh teman saya itu melalui surat kabar waktu itu, sosok Pak Nasrudin. Seminggukemu-dian saya niatkan untuk bersilaturahmi dan belajar dengan beliau serta ikut pelatihan dan langsung bukasatukolam,"ujar Fauzan yang menamakan usahanya Sylvafarm itu.
Sembari membuka satu kolam, Fauzan tetap belajar dan berbagi dengan Nasrudin hingga akhirnya memberanikan diri untuk membuka delapan kolam. Seterusnya menjadi 25 kolam hingga akhirnya menjadi 75 kolam. Dari kolam tersebut Fauzan dapat menghasilkan 15.000 ekor bibit lele sangkuriang setiap bulannya.
Setelah memahami teknologi serta pemahaman yang mendalam budi daya lele sangkuriang, dia kemudian mencoba mengajak warga dan petani lele yang ada untuk bekerja sama membudidayakan lele sangkuriang.
Dalam model kerja sama ini, Fauzan bertindak sebagai pembenih dan pembesaran lele diserahkan kepada para petani. Untuk mengegolkan usahanya, Fauzan mengeluarkan modal awal Rp4,5 juta.
"Teknologinya kita bantu secara gratis dan kita dampingi proses budi dayanya. Kita jelaskan dari A sampai Z, bahkan hingga pemasaran kita bantu juga. Karena yang pertama mereka tanyakan adalah ke mana mereka menjualnya karena belum paham," imbuhnya.
Diamengakui,sistem ini sangat membantu dalam hal efisiensi lahan sekaligus bisa memberikan efek langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Selain itu, model plasma juga memberikan lapangan pekerjaan. "Jadi mereka bisa praktik di lahan masing-masing, tapi kuncinya kita berikan pendampingan secara terus-menerus supaya panennya sukses dan hasilnya bisa kita ambil," tambah anak pertama dari tiga bersaudara ini. Lalu, dari mana Fauzan mendapatkan lahan untuk usahanya? Menurutnya, lahan yang dipakai merupakan hasil kerja sama de-
ngan pemilik lahan. Dia menerapkan sistem bagi hasil. Pemilik lahan memberikan lahan, sementara untuk infrastruktur, teknologi, pekerja, dan manajemen karyawan dikerjakan langsung oleh Fauzan.
Dia mengakui, usaha yang dianggap selingan tadi telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, bahkan hal itu dirasakan oleh para petaninya. Oleh karena itu Fauzan berniat fokus mengembangkan usahaini.Untukmemper-kuat usaha dan pemahaman yang sama, Fauzan bersama para petaninya selalu bersilaturahmi melalui perkumpulan serta sharing sebulan sekali untuk membahas masalah yangada seperti penanganan penyakit atau sekadar berbagi informasi terbaru.
Menurut penuturan Fauzan, proses pembibitan lele yang ditekuninya dimulai dari mengawin-kan induk lele hingga proses pene-luran. Bibit yang sudah ditelurkan itu dibesarkan hingga ukuran 5-6 cm sebelum akhirnya dijual kepada petani ataupun pembeli.
Setiap benih lelenya dijual seharga Rpl50 per ekor. Selanjutnya benih lele tersebut dipelihara selama 50 hari hingga dua bulan untuk kemudian di jual ke konsumen. Masa panen lele sangkuriang relatif lebih cepa t dibandingkan jenis lele dumbo yang butuh waktu lebih lama, yakni tiga bulan.
"Kalau mereka (petani) belummenemukan pembeli,agarmereka semangat, saya beri jaminan dengan membelinya. Kalausudah 2-3 kali panen biasanya mereka akan menemukan pembelinya sendiri dan kita bebaskan mau jual ke siapa saja," katanya.
Jika ada petani yang menjual kepada Fauzan, lelenya dihargai Rpll.OOO/kg. Dengan demikian, petani bisa memilih apakah mau menjual kepada Fauzan atau pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi. "Jadi kita tidak boleh menghalangi mereka untuk mencari untung lebih, nggak ada ikatan," ujarnya.
Saat ini, kapasitas produksi Sylvafarm dari empat area pembibitan adalah 15.000 ekor per bulan. Jumlah tersebut menurut Fauzan masih jauh dari permintaan pasar yangmencapai300.000ekorper bulan.
Fauzan mengaku, dari penjualan bibit bisa memperoleh omzet hingga Rp22,5 juta per bulannya dengan laba bersih sekitar Rpl2 juta. Itu belum termasuk penjualan dari usaha pembesaran lele yang dijual ke konsumen akhir. Adapun dari hasil pembesaran setiap harinya dia bisa menjual hingga 200 kg lele sangkuriang ke pasar.
"Yang paling besar pengeluaran untuk biaya pakan karena pakannya sendiri itu dari pabrik dan itu selalu mengikuti harga pasar dan sering kali naik. Kalau dihi-tung-hitung dengan biaya karyawan, pakan, dan biaya tak terduga seperti terpal, jaring, ongkos transportasi, bersihnya Rpl2 juta per bulan," ujarnya.
Untuk mengembangkan usahanya, dia pun terus berupaya membuat jaringan khusus petani pembenih dengan cara mendidik petani-petani yang memiliki kemampuan lebih telaten dan detail.
Pemenang pertama program Wirausaha Muda Mandiri dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini mengungkapkan, sejak memulai usahanya hingga kini, sudah memi-liki 20 petani binaan. Dia juga mempekerjakan empat karyawan yang bertugas menjaga dan memberi pakan bibit lele tersebut.
Terkait dengan pemasarannya, selama ini Fauzan banyak menjual ke pasar tradisional, usaha warung padang, warung tegal, dan sudah memberikan pasokan untuk salah satu usaha waralaba pecel lele "Lele Lela".
Dia mengaku belum memutuskan menjadi pemasok utama ka-renamasihmemilikikendalalahan dan produksi. Fauzan mengaku selain lahan, kendala lain lebih kepada masalah internal seperti sumber daya manusia, penanganan penyakit, serta keadaan cuaca yang saat ini cenderung berubah-ubah.
Kadin Cari 13 Orang Calon Wirausaha
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung Barat mencari tiga belas pelaku usaha, untuk diberi pelatihan hingga menjadi wisausahawan baru. Pelatihan itu merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang tahun ini menargetkan tiga ratus wirausaha dari seluruh Jawa Barat.
Ketua Kadin Kabupaten Bandung Barat, Rudy Kisyanto, Sabtu (19/2) mengatakan, hal itu dilakukan untuk menyinergikan program daerah dengan program provinsi, yakni mengembangkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Program ini berlaku untuk 26 kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.
"Dari kuota tiga ratus calon wirausahawan, masing-masing kabupaten di seluruh Jawa Barat mendapatkan kuota 12-13 pelaku usaha untuk diberi pelatihan," ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, kata Rudy, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat menyediakan anggaran Rp 200 miliar yang akan diserahkan setiap enam bulan sekali. Dana tersebut digunakan untuk biaya pelatihan dan modal usaha calon wirausaha.
Sementara itu, untuk mengikuti pelatihan ini, kata dia, calon wirausaha disyaratkan telah memiliki usaha sendiriserta memiliki latar belakang pendidikan minimal D-3. Selanjutnya, mereka akan diberi pelatihan selama setahun hingga menjadi wirausaha.
Program tersebut, menurut Rudy, sejalan dengan program Kadin pusat yang akan meluncurkan program "Satu Desa Satu Produk". Melalui programitu, setiap desa diharapkan memiliki produk unggulan untuk dijual ke pasar.
"Sasarannya jelas, yakni untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa," ujarnya.
Kearifan lokal
Sejauh ini, beberapa daerah di Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki produk khas daerah setempat. Rudy mencontohkan, kawasan Lembang sudah terkendal dengan produk tahunya dan Cililin dengan wajitnya.
Kendatipun demikian, kata Rudy, konsep "Satu Desa Satu Produk" ini tidak hanya mengacu pada produk makanan ataupun minuman khas suatu desa. Namun, konsep tersebut cenderung mengacu pada kearifan lokal serta keunikan dan kebudayaan setempat.
"Misalnya produk Desa Ci-hiedung yang khas, yakni bunga potong dan bunga hias. Ke depan, sejumlah desa diharapkan memiliki ciri khas yang bisa dijadikan ikon," ujar Rudy.
Ketua Kadin Kabupaten Bandung Barat, Rudy Kisyanto, Sabtu (19/2) mengatakan, hal itu dilakukan untuk menyinergikan program daerah dengan program provinsi, yakni mengembangkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Program ini berlaku untuk 26 kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.
"Dari kuota tiga ratus calon wirausahawan, masing-masing kabupaten di seluruh Jawa Barat mendapatkan kuota 12-13 pelaku usaha untuk diberi pelatihan," ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, kata Rudy, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat menyediakan anggaran Rp 200 miliar yang akan diserahkan setiap enam bulan sekali. Dana tersebut digunakan untuk biaya pelatihan dan modal usaha calon wirausaha.
Sementara itu, untuk mengikuti pelatihan ini, kata dia, calon wirausaha disyaratkan telah memiliki usaha sendiriserta memiliki latar belakang pendidikan minimal D-3. Selanjutnya, mereka akan diberi pelatihan selama setahun hingga menjadi wirausaha.
Program tersebut, menurut Rudy, sejalan dengan program Kadin pusat yang akan meluncurkan program "Satu Desa Satu Produk". Melalui programitu, setiap desa diharapkan memiliki produk unggulan untuk dijual ke pasar.
"Sasarannya jelas, yakni untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa," ujarnya.
Kearifan lokal
Sejauh ini, beberapa daerah di Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki produk khas daerah setempat. Rudy mencontohkan, kawasan Lembang sudah terkendal dengan produk tahunya dan Cililin dengan wajitnya.
Kendatipun demikian, kata Rudy, konsep "Satu Desa Satu Produk" ini tidak hanya mengacu pada produk makanan ataupun minuman khas suatu desa. Namun, konsep tersebut cenderung mengacu pada kearifan lokal serta keunikan dan kebudayaan setempat.
"Misalnya produk Desa Ci-hiedung yang khas, yakni bunga potong dan bunga hias. Ke depan, sejumlah desa diharapkan memiliki ciri khas yang bisa dijadikan ikon," ujar Rudy.
180 Perusahaan Pupuk Organik Bangkrut
Sebanyak 180 perusahaan pupuk organik setop produksi akibat penyerapan yang rendah oleh PT Petrokimia Gresik selaku mitra usaha mereka. Padahal, mereka sudah investasi hingga Rp 1 triliun untuk membangun pabrik pupuk.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Pupuk Petroganik Indonesia (APP-PI) Ardianto Wiyono menjelaskan, kondisi itu terjadi karena sikap pemerintah yang memberikan perlakuan berbeda terhadap produsen pupuk organik.
Perlakuan berbeda yang diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan langsung pupuk (BLP) organik kepr-da tiga badan usaha milik negara (B-AvIN), yaitu PT Sang Hyang Seri, Pertani, dan Berdikari sebanyak lebih dari 300 ribu ton per tahun. "Itu artinya, petani bisa memperoleh pupuk organik secara gratis," ujar Ardiyanto di Jakarta, pekan lalu.
Petroganik adalah pupuk organik yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Untuk menggenjot produksi, perusahaan pupuk pelat merah tersebut menggandeng mitra usaha kecil menengah (UKM) di seluruh Indonesia.
Meski mendapatkan subsidi, petroganik tidak mampu bersaing dengan pupuk organik BLP yang diberikan cuma-cuma kepada petani. Sejak April 2010, harga eceran tertinggi (HET) petroganik naik dari Rp 500 menjadi Rp 700 per kg.
"Kebijakan ini tidak sinergis. Kami harus bersaing di tempat yang sama dengan produk yang sama. Bagaim-ana kami bersaing dengan pupuk yang dibagikan gratis, sementara petani harus membayar Rp 700 untuk petroganik," papar dia.
Sebenarnya, kata Ardiyanto, produsen petroganik berhenti berproduksi secara bertahap dan mulai akhir Januari 2011 seluruh produsen menyetop produksinya akibat serapan petroganik rendah. Saat ini, total pupuk yang tidak terserap sebanyak 260 ribu ton, yaitu di Petrokimia 160 ribu ton dan mitra 100 ribu ton.
Penghentian produksi tersebut sangat disayangkan mengingat produsen petroganik adalah UKM dan 90% modal kerja merupakan pinjaman perbankan. Selain itu, ada 10 ribu karyawan yang terpaksa menganggurakibat penghentian produksi tersebut "Investasi seluruh produsen petroganik diperkirakan mencapai Rp 1 triliun dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun," kata dia.
APPPI, menurut Ardiyanto, secara tidak langsung pernah mengusulkan kepada menteri pertanian dan dirjen sarana dan prasarana pertanian untuk menurunkan harga pupuk organik. Namun hingga kini belum ada tanggapan. . "Harga harus ditekan agar tidak terlalu tinggi. Kami mengusulkan Rp 250 per kilogram (kg). Apa pun itu, akan ada hitung-hitungannya antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR," ujar dia.
Menurut dia, alternatif lain untuk menghidupkan industri petroganik yaitu pemerintah perlu memberlakukan satu kebijakan saja, yaitu memberikan subsidi atau BLP kepada produsen. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa bersaing secara adil.
Dukungan Minim
Ketua Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menyebut, dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pupuk organik masih belum cukup. Hal itu bisa dilihatdari dana APBN yang dialokasikan bagi pupuk hayati tersebut
Dari total subsidi pupuk sebesar 4,98 juta ton, subsidi pupuk organik hanya 750 ribu ton. Sedangkan dari sisi nilai, subsidi pupuk organik juga jauh lebih kecil. "Dari total subsidi pupuk 2010 Rp 14,75 triliun, subsidi untuk urea Rp 7,3 triliun dan pupuk organik Rp 0,6 triliun," tuturnya.
Soedjais menilai, rendahnya penyerapan pupuk organik karena petani sudah bertahun-tahun tergantung terhadap pupuk kimia. Selain itu, sosialisasi pemerintah belum cukup. "Pemerintah tidak mati-matian menyosialisasikan pupuk organik kepada petani," ucapnya.
Dia menambahkan, petani tidak bisa langsung mengeliminasi pupuk kimia, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Setelah tiga hingga empat tahun, hal itu baru bisa dilakukan.
"Pupuk kimia harganya murah dan subsidinya sangat bagus. Kalau mau baik jangka panjang, harga pupuk kimia perlu dinaikkan 20-30% sehingga dalam tiga hinga empat tahun ke depan bisa mencapai market ekonomi. Pupuk organik tidak perlu disubsidi lagi karena sudah bisa bersaing," kata Soedjais.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Pupuk Petroganik Indonesia (APP-PI) Ardianto Wiyono menjelaskan, kondisi itu terjadi karena sikap pemerintah yang memberikan perlakuan berbeda terhadap produsen pupuk organik.
Perlakuan berbeda yang diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan langsung pupuk (BLP) organik kepr-da tiga badan usaha milik negara (B-AvIN), yaitu PT Sang Hyang Seri, Pertani, dan Berdikari sebanyak lebih dari 300 ribu ton per tahun. "Itu artinya, petani bisa memperoleh pupuk organik secara gratis," ujar Ardiyanto di Jakarta, pekan lalu.
Petroganik adalah pupuk organik yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Untuk menggenjot produksi, perusahaan pupuk pelat merah tersebut menggandeng mitra usaha kecil menengah (UKM) di seluruh Indonesia.
Meski mendapatkan subsidi, petroganik tidak mampu bersaing dengan pupuk organik BLP yang diberikan cuma-cuma kepada petani. Sejak April 2010, harga eceran tertinggi (HET) petroganik naik dari Rp 500 menjadi Rp 700 per kg.
"Kebijakan ini tidak sinergis. Kami harus bersaing di tempat yang sama dengan produk yang sama. Bagaim-ana kami bersaing dengan pupuk yang dibagikan gratis, sementara petani harus membayar Rp 700 untuk petroganik," papar dia.
Sebenarnya, kata Ardiyanto, produsen petroganik berhenti berproduksi secara bertahap dan mulai akhir Januari 2011 seluruh produsen menyetop produksinya akibat serapan petroganik rendah. Saat ini, total pupuk yang tidak terserap sebanyak 260 ribu ton, yaitu di Petrokimia 160 ribu ton dan mitra 100 ribu ton.
Penghentian produksi tersebut sangat disayangkan mengingat produsen petroganik adalah UKM dan 90% modal kerja merupakan pinjaman perbankan. Selain itu, ada 10 ribu karyawan yang terpaksa menganggurakibat penghentian produksi tersebut "Investasi seluruh produsen petroganik diperkirakan mencapai Rp 1 triliun dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun," kata dia.
APPPI, menurut Ardiyanto, secara tidak langsung pernah mengusulkan kepada menteri pertanian dan dirjen sarana dan prasarana pertanian untuk menurunkan harga pupuk organik. Namun hingga kini belum ada tanggapan. . "Harga harus ditekan agar tidak terlalu tinggi. Kami mengusulkan Rp 250 per kilogram (kg). Apa pun itu, akan ada hitung-hitungannya antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR," ujar dia.
Menurut dia, alternatif lain untuk menghidupkan industri petroganik yaitu pemerintah perlu memberlakukan satu kebijakan saja, yaitu memberikan subsidi atau BLP kepada produsen. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa bersaing secara adil.
Dukungan Minim
Ketua Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menyebut, dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pupuk organik masih belum cukup. Hal itu bisa dilihatdari dana APBN yang dialokasikan bagi pupuk hayati tersebut
Dari total subsidi pupuk sebesar 4,98 juta ton, subsidi pupuk organik hanya 750 ribu ton. Sedangkan dari sisi nilai, subsidi pupuk organik juga jauh lebih kecil. "Dari total subsidi pupuk 2010 Rp 14,75 triliun, subsidi untuk urea Rp 7,3 triliun dan pupuk organik Rp 0,6 triliun," tuturnya.
Soedjais menilai, rendahnya penyerapan pupuk organik karena petani sudah bertahun-tahun tergantung terhadap pupuk kimia. Selain itu, sosialisasi pemerintah belum cukup. "Pemerintah tidak mati-matian menyosialisasikan pupuk organik kepada petani," ucapnya.
Dia menambahkan, petani tidak bisa langsung mengeliminasi pupuk kimia, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Setelah tiga hingga empat tahun, hal itu baru bisa dilakukan.
"Pupuk kimia harganya murah dan subsidinya sangat bagus. Kalau mau baik jangka panjang, harga pupuk kimia perlu dinaikkan 20-30% sehingga dalam tiga hinga empat tahun ke depan bisa mencapai market ekonomi. Pupuk organik tidak perlu disubsidi lagi karena sudah bisa bersaing," kata Soedjais.
Problematika Inovasi UMKM di Indonesia
Problematika Inovasi UMKM di Indonesia
Yusuf Risanto,
Peneliti The Economic Reform Institute (ECORIST), Malang.
Inovasi merupakan hal yang krusial bagi keberadaan dan keberlangsungan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Inovasi menjadi pajakan bagi UMKM untuk mencapai tingkat daya saing yang kompetitif. Di dalam banyak literatur dan juga dalam praktiknya, daya saing sedikit banyak akan ditentukan oleh seberapa besar inovasi yang telah dilakukan.
Ada banyak hal yang menjadikan tingkat inovasi UMKM kita tidak begitu menggembirakan. Dari banyak problematika tersebut, bila diperas lagi maka setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadikan tingkat inovasi UMKM tidak begitu menggembirakan, yakni pertama, permodalan; kedua, sumber daya manusia (SDM); ketiga, jaringan.
Faktor permodalan selalu menjadi hambatan yang seakan tidak pernah bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya. Banyak format yang telah ditawarkan oleh banyak pihak, baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perbankan, pelaku UMKM sendiri, maupun pihak pemerintah, yang kesemuanya pada kenyataannya hanya berhenti pada konsep tanpa implementasi.
Bila diteropong lebih lanjut, sebenarnya kita bisa dengan gamblang melihat akar dari permasalahan permodalan yang dialami pelaku UMKM ini. Rendahnya kepercayaan pihak lembaga keuangan terhadap para pelaku UMKM menjadi faktor yang tidak bisa dipungkiri menjadi pemicu utama munculnya permasalahan permodalan di sektor UMKM. Tidak memadainya permodalan sedikit banyak menghambat daya inovasi para pelaku UMKM.
Bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa program inovasi bagi beberapa pelaku UMKM dianggap sebagai sebuah perjudian (gambling). Ini karena tidak ada kepastian terhadap hasil yang dicapai pada tahap inovasi. Ketidakpastian pasar juga menjadi persoalan bagi para pelaku UMKM jika melakukan inovasi.
Permasalahan sumber daya manusia ini berhubungan dengan cara pandang pelaku UMKM dalam menyikapi inovasi. Tidak sedikit pelaku UMKM menganggap inovasi bukan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Cara pandang ini seringkali berpijak pada kondisi kekinian yang telah berhasil mereka raih.
Tanpa adanya inovasi para pelaku merasa telah mampu menjalankan usaha mereka dengan relatif baik. Zona aman yang telah mereka rasakan itulah yang ke-mudian menjadikan mereka enggan melakukan inovasi. Inovasi, lagi-lagi, bagi pelaku UMKM seperti ini dianggap sebagai tindakan yang belum tentu mendatangkan keuntungan usaha dan bersifat spekulatif.
Last but not least, lemahnya jaringan yang dimiliki para pelaku UMKM berimplikasi pada lemah nya mereka dalam berinovasi. Jaringan adalah faktor yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan inovasi. Jaringan mampumenjadi faktor pendorong ataupun stimulus bagi UMKM untuk bisa melakukan inovasi. Difusi inovasi dapat terjadi, salah satunya, karena adanya faktor jaringan yang dimiliki oleh UMKM.
Banyak pihak yang bisa dijadikan rekanan oleh UMKM untuk melakukan inovasi. Salah satu institusi yang selama ini telah dan berpotensi menjadi rekanan bagi UMKM untuk mengembangkan inovasi adalah perguruan tinggi. Namun sayangnya, seolah-olah universitas dan pelaku UMKMbelum mampu mengoptimalkan jaringan tersebut. Kondisi ini menandakan belum adanya komunikasi yang intensif antara pelaku UMKM dan universitas untuk mengembangkan inovasi.
Memupuk Modal Sosial
Berbagai persoalan inovasi yang dialami oleh UMKM tersebut tentu tidak dengan serta merta dapat dibereskan kesemuanya Akan tetapi setidaknya semua pihak yang terlibat dalam pengembangan UMKM harus mulai membangun kebersamaan yang saling mendukung. Pembangunan modal sosial menjadi salah satu titik puak yang bisa dijadikan awalan dalam upaya menyelesaikan permasalahan inovasi UMKM.
Menurut Francis Fukuyama, dalam bukunya Tke Great Disruption, modal sosial berpotensi bisa memperlancar tingkat inovasi yang Iebih tinggi. Salah satunya, karena keberadaan modal sosial mampu mereduksi biaya-biaya transaksi yang sangat membebani dalam pengembangan inovasi.
Melalui pembangunan kepercayaan di antara pemangku kepentingan UMKM serta penguatan jaringan diharapkan permasalahan permodalan, sumberdaya manusia, serta jaringan dapat direduksi secara gradual. Setelah itu, kita boleh berharap pada UMKM. .
Yusuf Risanto,
Peneliti The Economic Reform Institute (ECORIST), Malang.
Inovasi merupakan hal yang krusial bagi keberadaan dan keberlangsungan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Inovasi menjadi pajakan bagi UMKM untuk mencapai tingkat daya saing yang kompetitif. Di dalam banyak literatur dan juga dalam praktiknya, daya saing sedikit banyak akan ditentukan oleh seberapa besar inovasi yang telah dilakukan.
Ada banyak hal yang menjadikan tingkat inovasi UMKM kita tidak begitu menggembirakan. Dari banyak problematika tersebut, bila diperas lagi maka setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadikan tingkat inovasi UMKM tidak begitu menggembirakan, yakni pertama, permodalan; kedua, sumber daya manusia (SDM); ketiga, jaringan.
Faktor permodalan selalu menjadi hambatan yang seakan tidak pernah bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya. Banyak format yang telah ditawarkan oleh banyak pihak, baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perbankan, pelaku UMKM sendiri, maupun pihak pemerintah, yang kesemuanya pada kenyataannya hanya berhenti pada konsep tanpa implementasi.
Bila diteropong lebih lanjut, sebenarnya kita bisa dengan gamblang melihat akar dari permasalahan permodalan yang dialami pelaku UMKM ini. Rendahnya kepercayaan pihak lembaga keuangan terhadap para pelaku UMKM menjadi faktor yang tidak bisa dipungkiri menjadi pemicu utama munculnya permasalahan permodalan di sektor UMKM. Tidak memadainya permodalan sedikit banyak menghambat daya inovasi para pelaku UMKM.
Bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa program inovasi bagi beberapa pelaku UMKM dianggap sebagai sebuah perjudian (gambling). Ini karena tidak ada kepastian terhadap hasil yang dicapai pada tahap inovasi. Ketidakpastian pasar juga menjadi persoalan bagi para pelaku UMKM jika melakukan inovasi.
Permasalahan sumber daya manusia ini berhubungan dengan cara pandang pelaku UMKM dalam menyikapi inovasi. Tidak sedikit pelaku UMKM menganggap inovasi bukan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Cara pandang ini seringkali berpijak pada kondisi kekinian yang telah berhasil mereka raih.
Tanpa adanya inovasi para pelaku merasa telah mampu menjalankan usaha mereka dengan relatif baik. Zona aman yang telah mereka rasakan itulah yang ke-mudian menjadikan mereka enggan melakukan inovasi. Inovasi, lagi-lagi, bagi pelaku UMKM seperti ini dianggap sebagai tindakan yang belum tentu mendatangkan keuntungan usaha dan bersifat spekulatif.
Last but not least, lemahnya jaringan yang dimiliki para pelaku UMKM berimplikasi pada lemah nya mereka dalam berinovasi. Jaringan adalah faktor yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan inovasi. Jaringan mampumenjadi faktor pendorong ataupun stimulus bagi UMKM untuk bisa melakukan inovasi. Difusi inovasi dapat terjadi, salah satunya, karena adanya faktor jaringan yang dimiliki oleh UMKM.
Banyak pihak yang bisa dijadikan rekanan oleh UMKM untuk melakukan inovasi. Salah satu institusi yang selama ini telah dan berpotensi menjadi rekanan bagi UMKM untuk mengembangkan inovasi adalah perguruan tinggi. Namun sayangnya, seolah-olah universitas dan pelaku UMKMbelum mampu mengoptimalkan jaringan tersebut. Kondisi ini menandakan belum adanya komunikasi yang intensif antara pelaku UMKM dan universitas untuk mengembangkan inovasi.
Memupuk Modal Sosial
Berbagai persoalan inovasi yang dialami oleh UMKM tersebut tentu tidak dengan serta merta dapat dibereskan kesemuanya Akan tetapi setidaknya semua pihak yang terlibat dalam pengembangan UMKM harus mulai membangun kebersamaan yang saling mendukung. Pembangunan modal sosial menjadi salah satu titik puak yang bisa dijadikan awalan dalam upaya menyelesaikan permasalahan inovasi UMKM.
Menurut Francis Fukuyama, dalam bukunya Tke Great Disruption, modal sosial berpotensi bisa memperlancar tingkat inovasi yang Iebih tinggi. Salah satunya, karena keberadaan modal sosial mampu mereduksi biaya-biaya transaksi yang sangat membebani dalam pengembangan inovasi.
Melalui pembangunan kepercayaan di antara pemangku kepentingan UMKM serta penguatan jaringan diharapkan permasalahan permodalan, sumberdaya manusia, serta jaringan dapat direduksi secara gradual. Setelah itu, kita boleh berharap pada UMKM. .
Perajin mebel tersengat tarif listrik
Kinerja industri mebel dan kerajinan mengalami tekanan akibat kenaikan tarif dasar listrik yang menambah biaya produksi 2% sehingga berpotensi mengurangi pendapatan.
Selain itu, rencana pencabutan bahari bakar minyak bersubsidi dan ancaman kenaikan suku bunga kredit perbankan diperkirakan semakin memperberat beban yang ditanggung pelaku industri tersebut.
Ketua Umum Asmindo Ambar Cahyono mengatakan industri mebel dan kerajinan lebih banyak mendapatkan hambatan dari dalam negeri mulai dari kenaikan tarif dasar listrik akibat pencabutan capping, sampai dengan pencabutan BBM bersubsidi dan potensi kenaikan bunga kredit perbankan.
"Sekarang saja sudah ada keluhan dari beberapa industri mebel menengah di Jepara dan Yogyakarta yang beban listriknya naik hingga 25% dari Rpl5 juta menjadi Rp20 juta per bulan, tentunya ini dialami seluruh perajin mebel dan kera-jinari yang mayoritas industri kecil menengah," katanya, kemarin.
Menurut Ambar, pihaknya akan membuat surat resmi kepada pemerintah dan PLN untuk mengevaluasi kenaikan tarif dasar listrik itu agar beban kenaikannya wajar dengan sistem perhitungan yang lebih transparan.
Perajin mebel di daerah juga sudah mulai mengkhawatirkan ancaman kenaikan bunga kredit bank dari saal ini sekitar 13% diperkirakan dalam 1 sampai 2 bulan ke depan bisa naik 2% menjadi sekitar 15%-16%.
"Kalau beban produksi di dalam negeri terus naik tentu sangat menghambat perajin mebel untuk bisa meningkatkan usahanya, belum lagi pencabutan subsidi BBM tentu akan membuat daya saing semakin lemah dan bisa menimbulkan putus harapan bagi pengusaha daerah."
Ambar menyalakan seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan sektor mebel dan kerajinan yang menyerap tenaga kerja sangat besar dan masuk dalam 10 industri unggulan yang menyumbang terhadap kinerja ekspor nasional.
Selain itu, rencana pencabutan bahari bakar minyak bersubsidi dan ancaman kenaikan suku bunga kredit perbankan diperkirakan semakin memperberat beban yang ditanggung pelaku industri tersebut.
Ketua Umum Asmindo Ambar Cahyono mengatakan industri mebel dan kerajinan lebih banyak mendapatkan hambatan dari dalam negeri mulai dari kenaikan tarif dasar listrik akibat pencabutan capping, sampai dengan pencabutan BBM bersubsidi dan potensi kenaikan bunga kredit perbankan.
"Sekarang saja sudah ada keluhan dari beberapa industri mebel menengah di Jepara dan Yogyakarta yang beban listriknya naik hingga 25% dari Rpl5 juta menjadi Rp20 juta per bulan, tentunya ini dialami seluruh perajin mebel dan kera-jinari yang mayoritas industri kecil menengah," katanya, kemarin.
Menurut Ambar, pihaknya akan membuat surat resmi kepada pemerintah dan PLN untuk mengevaluasi kenaikan tarif dasar listrik itu agar beban kenaikannya wajar dengan sistem perhitungan yang lebih transparan.
Perajin mebel di daerah juga sudah mulai mengkhawatirkan ancaman kenaikan bunga kredit bank dari saal ini sekitar 13% diperkirakan dalam 1 sampai 2 bulan ke depan bisa naik 2% menjadi sekitar 15%-16%.
"Kalau beban produksi di dalam negeri terus naik tentu sangat menghambat perajin mebel untuk bisa meningkatkan usahanya, belum lagi pencabutan subsidi BBM tentu akan membuat daya saing semakin lemah dan bisa menimbulkan putus harapan bagi pengusaha daerah."
Ambar menyalakan seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan sektor mebel dan kerajinan yang menyerap tenaga kerja sangat besar dan masuk dalam 10 industri unggulan yang menyumbang terhadap kinerja ekspor nasional.
BRI Fokuskan KUR ke Pertanian
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tahun ini memfokuskan pengucuran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor pertanian. Target penyaluran kredit perseroan untuk program KUR tersebut sebesar Rp 10 triliun.
Tahun ini, kami akan salurkan 40% dari total KUR ke sektor pertanian," kata Direktur Utama BRI Sofyan Basir di sela pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Gedung Smesco UKM, Jakarta, Rabu (2/2).
Berdasaran out/ookBlMN 2010, tahun lalu BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 9,88 triliun atau meningkat 114,88% dari target senilai Rp 8,6 triliun. Selain akan disalurkan pada sektor pertanian, kredit akan difokuskan ke semua sektor mikro. Misalnya per-dagangan, jasa, perikanan, dan peternakan.
Menurut dia, tahun lalu BRI lebih banyak menyalurkan KUR ke sektor perdagangan. KUR pada sektor perdagangan mencapai 60% dari total keseluruhan KUR Sedangkan pada 2011, perseroan mengarahkan KUR pada sektor pertanian. Hal ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Dalam acara pencanangan gerakan kewirausahaan nasional (GKN) tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dari sekitar Rp 17 triliun dana KUR yang disalurkan pemerintah, separuhnya berasal dari BRI.
"Kredit yang diberikan tidak perlu terlalu besar. Jika memang data yang dibutuhkan memang tidak besar. Biarpun danayang disalurkan ke masing-masing pengusaha tidak terlalu besar, tapi banyak yang dikucurkan, tetap akan menggerakkan perekonomian," kata Presdien.
Kepala Negara juga menjelaskan, tahun lalu pemerintah sudah menyalurkan sekitar Rp 17 triliun dari sasaran sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut sudah disalurkan kepada 1.437.650 unit usaha penerima KUR.
Sedangkan tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 20 triliun. Dari porsi tersebut BRI akan menyalurkan Rp 10 triliun, BNI sekitar Rp 2,5 triliun, Bank Mandiri Rp 3 triliun, dan BTN Rp 800 miliar. Selain itu, Bank Bukopin senilai Rp 350 miliar, dan Bank Syariah Mandiri senilai Rp 600 miliar. (cO7)
Tahun ini, kami akan salurkan 40% dari total KUR ke sektor pertanian," kata Direktur Utama BRI Sofyan Basir di sela pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Gedung Smesco UKM, Jakarta, Rabu (2/2).
Berdasaran out/ookBlMN 2010, tahun lalu BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 9,88 triliun atau meningkat 114,88% dari target senilai Rp 8,6 triliun. Selain akan disalurkan pada sektor pertanian, kredit akan difokuskan ke semua sektor mikro. Misalnya per-dagangan, jasa, perikanan, dan peternakan.
Menurut dia, tahun lalu BRI lebih banyak menyalurkan KUR ke sektor perdagangan. KUR pada sektor perdagangan mencapai 60% dari total keseluruhan KUR Sedangkan pada 2011, perseroan mengarahkan KUR pada sektor pertanian. Hal ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Dalam acara pencanangan gerakan kewirausahaan nasional (GKN) tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dari sekitar Rp 17 triliun dana KUR yang disalurkan pemerintah, separuhnya berasal dari BRI.
"Kredit yang diberikan tidak perlu terlalu besar. Jika memang data yang dibutuhkan memang tidak besar. Biarpun danayang disalurkan ke masing-masing pengusaha tidak terlalu besar, tapi banyak yang dikucurkan, tetap akan menggerakkan perekonomian," kata Presdien.
Kepala Negara juga menjelaskan, tahun lalu pemerintah sudah menyalurkan sekitar Rp 17 triliun dari sasaran sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut sudah disalurkan kepada 1.437.650 unit usaha penerima KUR.
Sedangkan tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 20 triliun. Dari porsi tersebut BRI akan menyalurkan Rp 10 triliun, BNI sekitar Rp 2,5 triliun, Bank Mandiri Rp 3 triliun, dan BTN Rp 800 miliar. Selain itu, Bank Bukopin senilai Rp 350 miliar, dan Bank Syariah Mandiri senilai Rp 600 miliar. (cO7)
KUR, Solusi Pembiayaan Wirausaha Pemula
Jalarta - Tahun 2011 ini, peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan bagi kelompok usaha yang belum bankable, semakin dipertegas. Apalagi, sejak 2 Februari lalu, Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) sudah dicanangkan di seluruh Indonesia. Pencanangan GKN itu menandai telah dimulainya sebuah program untuk melahirkan lebih banyak wirausaha baru di Indonesia. "Salah satu solusi pembiayaan bagi suksesnya progratn nasional itu adalah KUR" kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, dalam acara Pencanangan GKN yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Rabu. neraca
Menkop menegaskan, program KUR masih akan terus menjadi agenda nasional sampai dengan 2014 dengan target serapan Rp 100 triliun tersebar ke seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan serapan KUR akan mencapai Rp20 triliun sampai tutup tahun.
Langkah kongkritnya, di awal tahun ini, bank penyalur KUR telah bertambah enam bank yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari enam provinsi. "Penyalur KUR bertambah enam bank BPD, ke depan saya harapkan semua BPD akan menjadi penyalur KUR," kata Sjarifuddin. Enam BPD tersebut yakni Bank Kalimantan Timur, Bank Sulawesi Selatan, Bank Lampung, Bank Bengkulu, Bank Riau-Kepri, dan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bergabungnya enam BPD menjadikan bank penyalur KUR menjadi 25 bank yang terdiri dari 19 BPD dan enam perbankan nasional yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). "Saya sangat berharap BPD-BPD yang lain bisa sinergi dengan KUR karena KUR ini program nasional," katanya.
Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonosudah menginstruksikan jajaran pemerintah di daerah untuk meningkatkan sosialisasi program KUR, agar realisasi pengucurannya bisa mencapai target tahun ini.
Kepala Negara mengatakan, realisasi penyaluran KUR pada 2010 hanya mencapai Rpl7 triliun, atau lebih rendah dari sasaran yang sebesar Rp20 trili-un."Gubernur, bupati harus kerja keras. Sebagian mungkin belum mengerti KUR, karena rakyat tersebar di mana-mana. Kalau belum mengerti segera di-mengertikan dengan demikian lebih berhasil lagi program kita ini," kata Presiden Yudhoyono.
Presiden menjelaskan, ada sekitar 1,437 juta usaha tergolong UMKM yang menerima pinjaman modal dan sebagian besar tanpa agunan melalui KUR. Pemerintah berharap agar jumlah UMKM yang dapat memanfaatkan program KUR terus meningkat.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk membuktikan komitmennya mendukung gerakan nasional menciptakan wirausahawan baru dengan merealisasikan fasilitas pembiayaan untuk wirausahawan pemula per Desember 2010 senilai Rp7,16 triliun.
Dirut BNI Gatot M Suwondo mengemukakan,pembiayaan itu disalurkan melalui tiga skema meliputi kredit BNI Wirausaha Rp3,82 triliun, KUR Rp3,24 triliun, kredit kemitraan Rp 108 miliar. "Untuk ke depannya kami terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk wirausahawan pemula" ujar Gatot.
Dia menjelaskan BNI KUR merupakan produk kredit dengan plafon mencapai Rp500 juta, diperuntukan bagi usaha kecil. Pembiayaan tersebut telah mendapat fasilitas penjaminan dari perusahaan penjamin yang ditunjuk pemerintah yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia.
Per Desember 2010, penyaluran kredit Bank BNI pada sektor usaha kecil mencapai Rp29,32 triliun dengan jumlah debitur mencapai 54.015 yang tersebar di beberapa sektor yakni perdagangan sebesar 53,06%, jasa dunia usaha 19,06%, industri pengolahan 9,55%, konstruksi 6,99%, pertanian 5,53%.
Turunkan Bunga
Sedangkan Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM mendesak perbankan menurunkan bunga kredit usaha rakyat karena terlalu tinggi dan akan menyulitkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air. "Perbankan sebagai salah satu sumber permodalan seharusnya memberikan pinjaman dengan bunga rendah agar UMKM dapat mengembangkan usahanya sebab UMKM memiliki keterbatasan modal untuk menggerakkan usahanya," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM Elias L. Tobing dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Elias, jika bunga KUR terus tinggi dan tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menurunkannya, nasib UMKM tetap akan suram. Apalagiditengarai banyak dana KUR yang tidak sampai ke pelaku UMKM sebenarnya.
Bunga KUR saat ini berkisar 14-16 persen per tahun, padahal di luar negeri seperti China suku bunga kredit hanya 3 persen per tahun. "Wajar UMKM di China mampu berkembang pesat," tegas Elias.
Tingginya bunga pinjaman, lanjut Elias, diperparah dengan aturan yang mewajibkan ada jaminan dari UMKM kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak UMKM yang tidak sanggup memenuhi ketentuan tersebut karena tidak punya sesuatu untuk dijaminkan.
Ia melanjutkan, selain masalah permodalan, UMKM juga terkendala minimnya keterampilan, teknologi, dan akses pemasaran. Kondisi ini akan semakin parah jika UMKM dibiarkan berjalan sendiri dan tidak diberikan pendampingan serta pembinaan dari pemerintah.
Untuk itu, pemerintah harus mendorong UMKM agar lebih mandiri, berkembang, dan berdaya saing sehingga produknya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan sampai ke luar negara.
Sementara itu, Sekjen DPN Kadin UMKM Yoyok Wastoyo menuturkan pemerintah harus menunjukkan keseriusannya berpihak kepada pengusaha kecil. "Selama ini, pemerintah hanya berwacana untuk membantu UMKM tanpa memberikan solusi kongkret yang dapat diimplementasikan," kata Yoyok.
Keberpihakan kepada UMKM, lanjutnya akan membuat UMKM lebih berkembang dan berdaya saing sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini sudah terbukti ketika krisis terjadi pada 1998 hanya UMKM yang masih sanggup bertahan saat banyak perusahaan besar tumbang.* rin
Menkop menegaskan, program KUR masih akan terus menjadi agenda nasional sampai dengan 2014 dengan target serapan Rp 100 triliun tersebar ke seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan serapan KUR akan mencapai Rp20 triliun sampai tutup tahun.
Langkah kongkritnya, di awal tahun ini, bank penyalur KUR telah bertambah enam bank yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari enam provinsi. "Penyalur KUR bertambah enam bank BPD, ke depan saya harapkan semua BPD akan menjadi penyalur KUR," kata Sjarifuddin. Enam BPD tersebut yakni Bank Kalimantan Timur, Bank Sulawesi Selatan, Bank Lampung, Bank Bengkulu, Bank Riau-Kepri, dan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bergabungnya enam BPD menjadikan bank penyalur KUR menjadi 25 bank yang terdiri dari 19 BPD dan enam perbankan nasional yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). "Saya sangat berharap BPD-BPD yang lain bisa sinergi dengan KUR karena KUR ini program nasional," katanya.
Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonosudah menginstruksikan jajaran pemerintah di daerah untuk meningkatkan sosialisasi program KUR, agar realisasi pengucurannya bisa mencapai target tahun ini.
Kepala Negara mengatakan, realisasi penyaluran KUR pada 2010 hanya mencapai Rpl7 triliun, atau lebih rendah dari sasaran yang sebesar Rp20 trili-un."Gubernur, bupati harus kerja keras. Sebagian mungkin belum mengerti KUR, karena rakyat tersebar di mana-mana. Kalau belum mengerti segera di-mengertikan dengan demikian lebih berhasil lagi program kita ini," kata Presiden Yudhoyono.
Presiden menjelaskan, ada sekitar 1,437 juta usaha tergolong UMKM yang menerima pinjaman modal dan sebagian besar tanpa agunan melalui KUR. Pemerintah berharap agar jumlah UMKM yang dapat memanfaatkan program KUR terus meningkat.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk membuktikan komitmennya mendukung gerakan nasional menciptakan wirausahawan baru dengan merealisasikan fasilitas pembiayaan untuk wirausahawan pemula per Desember 2010 senilai Rp7,16 triliun.
Dirut BNI Gatot M Suwondo mengemukakan,pembiayaan itu disalurkan melalui tiga skema meliputi kredit BNI Wirausaha Rp3,82 triliun, KUR Rp3,24 triliun, kredit kemitraan Rp 108 miliar. "Untuk ke depannya kami terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk wirausahawan pemula" ujar Gatot.
Dia menjelaskan BNI KUR merupakan produk kredit dengan plafon mencapai Rp500 juta, diperuntukan bagi usaha kecil. Pembiayaan tersebut telah mendapat fasilitas penjaminan dari perusahaan penjamin yang ditunjuk pemerintah yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia.
Per Desember 2010, penyaluran kredit Bank BNI pada sektor usaha kecil mencapai Rp29,32 triliun dengan jumlah debitur mencapai 54.015 yang tersebar di beberapa sektor yakni perdagangan sebesar 53,06%, jasa dunia usaha 19,06%, industri pengolahan 9,55%, konstruksi 6,99%, pertanian 5,53%.
Turunkan Bunga
Sedangkan Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM mendesak perbankan menurunkan bunga kredit usaha rakyat karena terlalu tinggi dan akan menyulitkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air. "Perbankan sebagai salah satu sumber permodalan seharusnya memberikan pinjaman dengan bunga rendah agar UMKM dapat mengembangkan usahanya sebab UMKM memiliki keterbatasan modal untuk menggerakkan usahanya," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM Elias L. Tobing dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Elias, jika bunga KUR terus tinggi dan tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menurunkannya, nasib UMKM tetap akan suram. Apalagiditengarai banyak dana KUR yang tidak sampai ke pelaku UMKM sebenarnya.
Bunga KUR saat ini berkisar 14-16 persen per tahun, padahal di luar negeri seperti China suku bunga kredit hanya 3 persen per tahun. "Wajar UMKM di China mampu berkembang pesat," tegas Elias.
Tingginya bunga pinjaman, lanjut Elias, diperparah dengan aturan yang mewajibkan ada jaminan dari UMKM kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak UMKM yang tidak sanggup memenuhi ketentuan tersebut karena tidak punya sesuatu untuk dijaminkan.
Ia melanjutkan, selain masalah permodalan, UMKM juga terkendala minimnya keterampilan, teknologi, dan akses pemasaran. Kondisi ini akan semakin parah jika UMKM dibiarkan berjalan sendiri dan tidak diberikan pendampingan serta pembinaan dari pemerintah.
Untuk itu, pemerintah harus mendorong UMKM agar lebih mandiri, berkembang, dan berdaya saing sehingga produknya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan sampai ke luar negara.
Sementara itu, Sekjen DPN Kadin UMKM Yoyok Wastoyo menuturkan pemerintah harus menunjukkan keseriusannya berpihak kepada pengusaha kecil. "Selama ini, pemerintah hanya berwacana untuk membantu UMKM tanpa memberikan solusi kongkret yang dapat diimplementasikan," kata Yoyok.
Keberpihakan kepada UMKM, lanjutnya akan membuat UMKM lebih berkembang dan berdaya saing sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini sudah terbukti ketika krisis terjadi pada 1998 hanya UMKM yang masih sanggup bertahan saat banyak perusahaan besar tumbang.* rin
Pemprov DKI Akan Latih 5.000 UKM
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan membina dan melatih sekurangnya 5.000 usaha kecil dan menengah (UKM) dalam waktu enam pulan pertama 2011.
"Ditargetkan, dalam satu semester itu, sebanyak 5.000 UKM yang memiliki SDM telah dibina dan memperoleh ketiga jenis keterampilan," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Reynalda Madjid di Jakarta, Senin (31/1).
Ketiga jenis pelatihan tersebut menitikberatkaii pada peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) para pengusaha UKM. Tiga jenis keterampilan yang akan diberikan Dinas KUMKMP DKI itu adalah pelatihan pengemasan produk, pelatihan ekspor UKM,
serta pelatihan pemasaran beserta promosi produk melalui teknik hubungan masyarakat yang tepat dan baik. Ketiga keterampilan itu akan disampaikan sejak Januari hingga Juni 2011.
Pada semester kedua, kata Reynalda, keterampilan tersebut sudah bisa diimplementasikan di lapangan. Melalui keterampilan yang diberikan, nantinya para pelaku UKM diharapkan dapat membuat kemasan yang menarik, higienis, ramah lingkungan, dan mendukung kesehatan konsumen. Selain itu, mereka juga harus bisa memasarkan sendiri hingga ke luar negeri.
Untuk melakukan ekspor, pihak Dinas KUMKMP telah memfasilitasi dan menyiapkan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor seperti
Tiongkok dan sejumlah negara di kawasan Eropa Timur. "Karena banyak dari UKM ini tadinya berjualan di pinggir jalan, kemudian kami masukkan ke pasar-pasar tradisional maupun swasta. Lalu, kami latih dan bina agar mampu mengekspor produknya ke luar negeri. Sehingga mampu berkembang lebih besar menjadi pengusaha mandiri yang mampu membina pengusaha UKM lainnya," tandasnya.
Menurut Reynalda, tahun ini Pemprov DKI Jakarta lebih menitikberatkan pada pembinaan sektor UKM di bidang SDM. "Kami akan siapkan SDM-nya. Tujuannya, agar UKM mampu menjadi perusahaan yang mandiri dan mampu bersaing dengan perusahaan besar lainnya," kata dia. Sedangkan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Su-kendar menambahkan, keberadaan UKM tidak hanya mempunyai peranan penting dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, melainkan juga turut berperan dalam mengurangi penangguran.
Data dari Disnakertrans DKI menyebutkan, sepanjang 2010, terdapat sekitar 229. 317 UKM. Sebanyak 228.842 UKM di antaranya merupakan binaan koperasi Dinas KUMKMP DKI Jakarta. Sisanya, 475 UKM tercatat sebagai binaan Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Disnakertrans DKI Jakarta. "Hal itu menyebabkan meningkatnya angka kesempatan kerja di Jakarta selama empat tahun terakhir ini. Sebab, keberadaan UKM baru mampu menyerap tenaga kerja antara 10 hingga 15 orang per satu UKM," kata Deded.
Benahi Peraturan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Bidang KUKM Nafsi Burhan menyatakan dukungannya degan rencana Pemprov DKI tersebut Namun dia mengingatkan agar Pemprov DKI juga memerhatikan masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih hingga justu makin melemahkan keberadaan para KUKM. "Contohnya pemberlakuan bea masuk 0% bagi bahari baku impor, lalu dikemanakan nasib UKM kita yang memproduksi dengan bahan baku lokal," kata Nafej kepada Investor Daily, kemarin.
Menurut Nafsi, setidaknya ada empat persoalan yang masih mem-belenggu kaum UKM. Yaitu, lemahnya S DM, minimnya modal, seringnya penggusuran tempat usaha UKM, maupun banyaknya peraturan yang tumpang tindih.
Sumber = Investor Daily Indonesia
"Ditargetkan, dalam satu semester itu, sebanyak 5.000 UKM yang memiliki SDM telah dibina dan memperoleh ketiga jenis keterampilan," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Reynalda Madjid di Jakarta, Senin (31/1).
Ketiga jenis pelatihan tersebut menitikberatkaii pada peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) para pengusaha UKM. Tiga jenis keterampilan yang akan diberikan Dinas KUMKMP DKI itu adalah pelatihan pengemasan produk, pelatihan ekspor UKM,
serta pelatihan pemasaran beserta promosi produk melalui teknik hubungan masyarakat yang tepat dan baik. Ketiga keterampilan itu akan disampaikan sejak Januari hingga Juni 2011.
Pada semester kedua, kata Reynalda, keterampilan tersebut sudah bisa diimplementasikan di lapangan. Melalui keterampilan yang diberikan, nantinya para pelaku UKM diharapkan dapat membuat kemasan yang menarik, higienis, ramah lingkungan, dan mendukung kesehatan konsumen. Selain itu, mereka juga harus bisa memasarkan sendiri hingga ke luar negeri.
Untuk melakukan ekspor, pihak Dinas KUMKMP telah memfasilitasi dan menyiapkan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor seperti
Tiongkok dan sejumlah negara di kawasan Eropa Timur. "Karena banyak dari UKM ini tadinya berjualan di pinggir jalan, kemudian kami masukkan ke pasar-pasar tradisional maupun swasta. Lalu, kami latih dan bina agar mampu mengekspor produknya ke luar negeri. Sehingga mampu berkembang lebih besar menjadi pengusaha mandiri yang mampu membina pengusaha UKM lainnya," tandasnya.
Menurut Reynalda, tahun ini Pemprov DKI Jakarta lebih menitikberatkan pada pembinaan sektor UKM di bidang SDM. "Kami akan siapkan SDM-nya. Tujuannya, agar UKM mampu menjadi perusahaan yang mandiri dan mampu bersaing dengan perusahaan besar lainnya," kata dia. Sedangkan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Su-kendar menambahkan, keberadaan UKM tidak hanya mempunyai peranan penting dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, melainkan juga turut berperan dalam mengurangi penangguran.
Data dari Disnakertrans DKI menyebutkan, sepanjang 2010, terdapat sekitar 229. 317 UKM. Sebanyak 228.842 UKM di antaranya merupakan binaan koperasi Dinas KUMKMP DKI Jakarta. Sisanya, 475 UKM tercatat sebagai binaan Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Disnakertrans DKI Jakarta. "Hal itu menyebabkan meningkatnya angka kesempatan kerja di Jakarta selama empat tahun terakhir ini. Sebab, keberadaan UKM baru mampu menyerap tenaga kerja antara 10 hingga 15 orang per satu UKM," kata Deded.
Benahi Peraturan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Bidang KUKM Nafsi Burhan menyatakan dukungannya degan rencana Pemprov DKI tersebut Namun dia mengingatkan agar Pemprov DKI juga memerhatikan masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih hingga justu makin melemahkan keberadaan para KUKM. "Contohnya pemberlakuan bea masuk 0% bagi bahari baku impor, lalu dikemanakan nasib UKM kita yang memproduksi dengan bahan baku lokal," kata Nafej kepada Investor Daily, kemarin.
Menurut Nafsi, setidaknya ada empat persoalan yang masih mem-belenggu kaum UKM. Yaitu, lemahnya S DM, minimnya modal, seringnya penggusuran tempat usaha UKM, maupun banyaknya peraturan yang tumpang tindih.
Sumber = Investor Daily Indonesia
Berebut Nasabah UMKM
Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, saat ini pelaku UMKM di Indonesa mencapai 51,4 juta unit usaha. Atau 99,91 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia.
Sektor ini juga menyumbang 55,6 persen terhadap PDB harga berlaku dengan nilai investasi Rp 640 triliun atau 52,9 persen dari total investasi. Dalam hal devisa, sektor ini mampu memberikan pemasukan negara sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen dari jumlah devisa Indonesia.
Kontribusi UMKM, menurut Hatta Rajasa pada seminar Microfinance Summit 2001 yang digelar bersama Republika, di Jakarta, pekan lalu, juga dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan. Sering kali pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UMKM lebih tinggi dari yang dipinjamkan kepada non-UMKM. Sampai November 2010, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 25,1 persen, lebih tinggi dari non-UMKM yang hanya 18,9 persen. Itu berarti, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan.
Meskipun begitu, bukan berarti UMKMtidak menghadapi kendala. Saat ini, akses ke permodalan masih menjadi kendala utama selain produktivitas dan daya saing yang masih rendah. Terkait dengan akses permodalan, kata Hatta, beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain pemberdayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejauh ini, permintaan kredit perbankan oleh UMKM meningkat pesat. Hal ini sebagai indikasi potensi pertumbuhan yang besar.
Total kredit yang diluncurkan kepada UMKM hingga November 2010 mencapai Rp 906,5 triliun Namun begitu masih perlu terus didorong lingkungan intermediasi keuangan yang memberikan kemudahan akses layanan terhadap UMKM. Menurut Hatta, lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi jawaban atas masalah intermediasi ini. Karena berdasarkan pengalaman penyaluran KUR. dari 19 bank pelaksana KUR, hanya satu yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan untuk melayani usaha mikro. Sisanya, mencari mitra kerja lembaga linkage.
Saat ini, LKM memiliki keragaman permintaan atas pelayanan keuangan, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Sehingga mendorong berkembangnya ribuan lembaga keuangan mikro. Namun, eksploitasi potensi LKM tersebut seringkali terbentur kinerjanya yang belum memenuhi ketentuan bank. Saat ini, jumlah LKM aktif dalam berbagai bentuk dan usaha mencapai 61.384. . "Untuk mengintegrasikan LKM ke dalam sektor keuangan diperlukan kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola yang baik.
Serta pengawasan guna memastikan keberlanjutan pelayanankeuangan LKM kepada masyarakat miskin," kata mantan menteri Perhubungan ini. Apabila kondisi ini terwujud, maka akan terbuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Direktur Direktorat Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM Bank Indonesia; Edi Setyadi menjelaskan, pengertian usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta per tahun atau hasil penjualan di bawah Rp 300 juta. Jumlah unit usaha ini mencapai 50,70 juta (98,9 persen).
Sementara usaha kecil 520 ribu (1,01 persen), menengah 4.000 (0,08 persen), dan besar 400 (0,01 persen). Disebutkan akses ke sektor keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat, termasuk UMKM. Survei Bank Dunia tahun 2010 menunjukkan, porsi masyarakat yang mempunyai akses kepada jasa keuangan formal baru 52 persen. "Sensus BPS 2006 menunjukkan bahwa permodalan dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pelaku UMK," papamyua. Sementara hambatan ekspansi UMK lebih didominasi oleh masalah permodalan atau akses terhadap sumber pembiayaan yang bobotnya mencapai 50,2 persen.
Sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi bank, peran BI dalam pengembangan UMKM, kata dia, lebih ditekankan pada peningkatan intermediasi kepada sektor UMKM. Karena masih banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan jasa keuangan, maka BI mengeluarkan Strategi Nasional Kebijakan Keuangan Inklusif {Financial Inclusion) yang bertujuan untukmembuka seluas-luasnya akses masyarakat, termasuk UMKM terhadap jasa keuangan.
Kendala
Executive VP Business Head Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Yosrizal Zaini mengatakan, saat ini semua bank berupaya untuk mencari nasabah. "Tidak lagi seperti dulu, sekarang bank berebut untuk mencari nasabah. Makanya tak heran jika banyak bank yang berminat terhadap sektor mikro," ujarnya. Hanya saja, ada beberapa kendala yang dihadapi bank dalam memberikan kredit kepada UMKM. Antara lain, tidak adanya sertifikat yang dapat digunakan untuk jaminan (agunan).
Tanpa sertifikat, maka bank kesulitan melakukan eksekusi ketika kredit bermasalah. Masalah lainnya adalah ketentuan tingkat kredit bermasalah (non performing financing/UPF) yang ditetapkan minimal lima persen. "Kalau untuk kredit biasa mungkin bisa NPF-nya lima persen. Tapi, untuk UMKM setidaknya delapan persen. Karena pendidikan di sektor ini masih rendah dan umumnya masalah yang timbul bukan karena si peminjam," papar Yosrizal.
Ia mengaku UMKM selama ini menjadi tulang punggung BSMI. Dengan kontribusi mencapai 70 persen, penyaluran kredit (outstanding) di sektor ini mencapai Rp 2,6 triliun pada tahun lalu dengan tingkat NPF 2,6 persen. Tahun ini, pihaknya yakin kredit UMKM akan terus meningkat hingga Rp 3,6 triliun dan tingkat kontribusi terhadap kredit yang disalurkan naik menjadi 80 perseri
Sumber = Republika
Sektor ini juga menyumbang 55,6 persen terhadap PDB harga berlaku dengan nilai investasi Rp 640 triliun atau 52,9 persen dari total investasi. Dalam hal devisa, sektor ini mampu memberikan pemasukan negara sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen dari jumlah devisa Indonesia.
Kontribusi UMKM, menurut Hatta Rajasa pada seminar Microfinance Summit 2001 yang digelar bersama Republika, di Jakarta, pekan lalu, juga dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan. Sering kali pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UMKM lebih tinggi dari yang dipinjamkan kepada non-UMKM. Sampai November 2010, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 25,1 persen, lebih tinggi dari non-UMKM yang hanya 18,9 persen. Itu berarti, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan.
Meskipun begitu, bukan berarti UMKMtidak menghadapi kendala. Saat ini, akses ke permodalan masih menjadi kendala utama selain produktivitas dan daya saing yang masih rendah. Terkait dengan akses permodalan, kata Hatta, beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain pemberdayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejauh ini, permintaan kredit perbankan oleh UMKM meningkat pesat. Hal ini sebagai indikasi potensi pertumbuhan yang besar.
Total kredit yang diluncurkan kepada UMKM hingga November 2010 mencapai Rp 906,5 triliun Namun begitu masih perlu terus didorong lingkungan intermediasi keuangan yang memberikan kemudahan akses layanan terhadap UMKM. Menurut Hatta, lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi jawaban atas masalah intermediasi ini. Karena berdasarkan pengalaman penyaluran KUR. dari 19 bank pelaksana KUR, hanya satu yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan untuk melayani usaha mikro. Sisanya, mencari mitra kerja lembaga linkage.
Saat ini, LKM memiliki keragaman permintaan atas pelayanan keuangan, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Sehingga mendorong berkembangnya ribuan lembaga keuangan mikro. Namun, eksploitasi potensi LKM tersebut seringkali terbentur kinerjanya yang belum memenuhi ketentuan bank. Saat ini, jumlah LKM aktif dalam berbagai bentuk dan usaha mencapai 61.384. . "Untuk mengintegrasikan LKM ke dalam sektor keuangan diperlukan kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola yang baik.
Serta pengawasan guna memastikan keberlanjutan pelayanankeuangan LKM kepada masyarakat miskin," kata mantan menteri Perhubungan ini. Apabila kondisi ini terwujud, maka akan terbuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Direktur Direktorat Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM Bank Indonesia; Edi Setyadi menjelaskan, pengertian usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta per tahun atau hasil penjualan di bawah Rp 300 juta. Jumlah unit usaha ini mencapai 50,70 juta (98,9 persen).
Sementara usaha kecil 520 ribu (1,01 persen), menengah 4.000 (0,08 persen), dan besar 400 (0,01 persen). Disebutkan akses ke sektor keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat, termasuk UMKM. Survei Bank Dunia tahun 2010 menunjukkan, porsi masyarakat yang mempunyai akses kepada jasa keuangan formal baru 52 persen. "Sensus BPS 2006 menunjukkan bahwa permodalan dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pelaku UMK," papamyua. Sementara hambatan ekspansi UMK lebih didominasi oleh masalah permodalan atau akses terhadap sumber pembiayaan yang bobotnya mencapai 50,2 persen.
Sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi bank, peran BI dalam pengembangan UMKM, kata dia, lebih ditekankan pada peningkatan intermediasi kepada sektor UMKM. Karena masih banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan jasa keuangan, maka BI mengeluarkan Strategi Nasional Kebijakan Keuangan Inklusif {Financial Inclusion) yang bertujuan untukmembuka seluas-luasnya akses masyarakat, termasuk UMKM terhadap jasa keuangan.
Kendala
Executive VP Business Head Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Yosrizal Zaini mengatakan, saat ini semua bank berupaya untuk mencari nasabah. "Tidak lagi seperti dulu, sekarang bank berebut untuk mencari nasabah. Makanya tak heran jika banyak bank yang berminat terhadap sektor mikro," ujarnya. Hanya saja, ada beberapa kendala yang dihadapi bank dalam memberikan kredit kepada UMKM. Antara lain, tidak adanya sertifikat yang dapat digunakan untuk jaminan (agunan).
Tanpa sertifikat, maka bank kesulitan melakukan eksekusi ketika kredit bermasalah. Masalah lainnya adalah ketentuan tingkat kredit bermasalah (non performing financing/UPF) yang ditetapkan minimal lima persen. "Kalau untuk kredit biasa mungkin bisa NPF-nya lima persen. Tapi, untuk UMKM setidaknya delapan persen. Karena pendidikan di sektor ini masih rendah dan umumnya masalah yang timbul bukan karena si peminjam," papar Yosrizal.
Ia mengaku UMKM selama ini menjadi tulang punggung BSMI. Dengan kontribusi mencapai 70 persen, penyaluran kredit (outstanding) di sektor ini mencapai Rp 2,6 triliun pada tahun lalu dengan tingkat NPF 2,6 persen. Tahun ini, pihaknya yakin kredit UMKM akan terus meningkat hingga Rp 3,6 triliun dan tingkat kontribusi terhadap kredit yang disalurkan naik menjadi 80 perseri
Sumber = Republika
IKM Butuh Banyak Tenaga Penyuluh Lapangan
Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) membutuhkan banyak Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang bertugas melalaikan penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan IKM di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merekrut 475 TPL-IKM yang akan disebar untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan di enam sentra IKM.
"Pelaksanaan program TPL-IKM ini diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah, terutama untuk membangun industri pengolahan mulai dari skala kecil hingga menengah," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari, pada acara penandatangan kontrak antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan TPL yang telah mendapatkan program beasiswa dari Kemenperin, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Ansari, dari total 475 TPL-IKM yang direkrut melalui program beasiswa Kemenperin tersebut, nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. "Jika dilihat dari penyebaran TPL untuk IKM ini, 24 persen di Jawa dan 76 persen untuk luar Jawa. Dalam proses belajarnya, TPL-IKM sudah mendapatkan proses pembelajaran sejak bangku kuliah, baik menyangkut teori maupun praktik di bidang industri. Para TPL untuk IKM ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi wirausaha baru," kata Ansari.
Dia menambahkan, para TPL-IKM tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam memajukan sektor IKM di seluruh Indonesia. Selain 475 TPL-IKM yang akan disebar ke enam sentra IKM yang ada di seluruh Indonesia, Kemenperin juga terus menjaring calon TPL-IKM lainnya. "Jumlah calon TPL sejak angkatan tahun 2007-2010 tercatat sebanyak 1.376 orang," tukasnya.
Hal senada juga dikemukan Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah yang menjelaskan bahwa para TPL-IKM itu akan dikontrak selama dua tahun dan bertugas memberikan konsultasi dan pendampingan pada pelaku-pelaku IKM di daerah.
Sumber = Sinar Harapan
Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merekrut 475 TPL-IKM yang akan disebar untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan di enam sentra IKM.
"Pelaksanaan program TPL-IKM ini diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah, terutama untuk membangun industri pengolahan mulai dari skala kecil hingga menengah," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari, pada acara penandatangan kontrak antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan TPL yang telah mendapatkan program beasiswa dari Kemenperin, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Ansari, dari total 475 TPL-IKM yang direkrut melalui program beasiswa Kemenperin tersebut, nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. "Jika dilihat dari penyebaran TPL untuk IKM ini, 24 persen di Jawa dan 76 persen untuk luar Jawa. Dalam proses belajarnya, TPL-IKM sudah mendapatkan proses pembelajaran sejak bangku kuliah, baik menyangkut teori maupun praktik di bidang industri. Para TPL untuk IKM ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi wirausaha baru," kata Ansari.
Dia menambahkan, para TPL-IKM tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam memajukan sektor IKM di seluruh Indonesia. Selain 475 TPL-IKM yang akan disebar ke enam sentra IKM yang ada di seluruh Indonesia, Kemenperin juga terus menjaring calon TPL-IKM lainnya. "Jumlah calon TPL sejak angkatan tahun 2007-2010 tercatat sebanyak 1.376 orang," tukasnya.
Hal senada juga dikemukan Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah yang menjelaskan bahwa para TPL-IKM itu akan dikontrak selama dua tahun dan bertugas memberikan konsultasi dan pendampingan pada pelaku-pelaku IKM di daerah.
Sumber = Sinar Harapan
KUKMI Usung Program Perkuatan Permodalan
Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (KU KMI) meluncurkan program perkuatan permodalan untuk anggotanya. Ini dilakukan melalui kerja sama dengan perbankan, yang juga memiliki program khusus untuk usaha mikro, kecil, dan mene ngah (UMKM).
"Agenda utama KUKMI pada 2011 adalah bagaimana agar bisa menyerap dana-dana pemerintah dan perbankan guna membantu UMKM. Harus ada upaya konkret, terutama untuk pelaku UMKM anggota KU KMI di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum KUKMI Azwir Dainy Tara, usai penandatangan sejumlah kesepakatan antara KUKMI dan pelaku usaha, sekaligus acara pemberian bantuan terhadap usaha kecil, di Ja-karta, Jumat (28/1).
Azwir mengatakan, selain mengupayakan dana bantuan melalui perbankan dan program sektor UMKM, KUKMI juga memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. di antaranya melalui pelatihan manajemen dan bisnis oleh pakar berpengalaman, termasuk perbankan.
"Apalagi dalam situasi persaingan yang ketat seperti sekarang, UMKM harus terus mendapat pembinaan agar bisa lebih berkembang dan mampu menghadapi persaingan. Ini termasuk masalah produk asing yang kian merajalela di pasar dalam negeri," katanya.
Menurut Azwir, para pelaku UMKM tidak akan mengkhawatirkan produk impor jika senantiasa me-ningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain permodalan, dukungan pembinaan tentang manajemen yang baik juga akan menunjang dalam pengembangan bisnis UMKM.
Sementara itu, Ketua DPD KUKMI DKI Jakarta periode 2010-2015 HR Unggul Hendrobroto mengatakan, KUKMI DKI Jakarta membawa misi mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan sektor UM KM. Kebijakan ini diambil mengingat sektor UMKM merupakan salah satu pilar dalam mengentaskan kemiskinan.
"Dalam kepengurusan baru, pihak KUKMI DKI Jakarta membawa visi memutus rantai kemiskinan melalui UMKM," katanya
Dalam pencapaiannya itu dilakukan pemantapansemangat berusaha, meski di tengah situasi kian derasnya produk asing. Karena itu, semangat berusaha pelaku UMKM tidak boleh menurun dan perlu terus dipompa melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan.
"Sektor UMKM perlu mendapat fasilitas, baik terkait pembiayaan maupun berbagai pelatihan untuk pengembangan usaha, sekaligus menumbuhkan sikap dan mental untuk terus meningkatkan daya saing produknya," tuturnya
Menurut Unggul, keberhasilan dajam pengembangan bisnis pelaku UM KM akan membantu gerak dan laju perekonomian nasional. "Karena itu, sektor UMKM harus selalu bersikap optimistis dalam menghadapi persaingan," ujarnya
Sumber = Suara Karya
"Agenda utama KUKMI pada 2011 adalah bagaimana agar bisa menyerap dana-dana pemerintah dan perbankan guna membantu UMKM. Harus ada upaya konkret, terutama untuk pelaku UMKM anggota KU KMI di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum KUKMI Azwir Dainy Tara, usai penandatangan sejumlah kesepakatan antara KUKMI dan pelaku usaha, sekaligus acara pemberian bantuan terhadap usaha kecil, di Ja-karta, Jumat (28/1).
Azwir mengatakan, selain mengupayakan dana bantuan melalui perbankan dan program sektor UMKM, KUKMI juga memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. di antaranya melalui pelatihan manajemen dan bisnis oleh pakar berpengalaman, termasuk perbankan.
"Apalagi dalam situasi persaingan yang ketat seperti sekarang, UMKM harus terus mendapat pembinaan agar bisa lebih berkembang dan mampu menghadapi persaingan. Ini termasuk masalah produk asing yang kian merajalela di pasar dalam negeri," katanya.
Menurut Azwir, para pelaku UMKM tidak akan mengkhawatirkan produk impor jika senantiasa me-ningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain permodalan, dukungan pembinaan tentang manajemen yang baik juga akan menunjang dalam pengembangan bisnis UMKM.
Sementara itu, Ketua DPD KUKMI DKI Jakarta periode 2010-2015 HR Unggul Hendrobroto mengatakan, KUKMI DKI Jakarta membawa misi mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan sektor UM KM. Kebijakan ini diambil mengingat sektor UMKM merupakan salah satu pilar dalam mengentaskan kemiskinan.
"Dalam kepengurusan baru, pihak KUKMI DKI Jakarta membawa visi memutus rantai kemiskinan melalui UMKM," katanya
Dalam pencapaiannya itu dilakukan pemantapansemangat berusaha, meski di tengah situasi kian derasnya produk asing. Karena itu, semangat berusaha pelaku UMKM tidak boleh menurun dan perlu terus dipompa melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan.
"Sektor UMKM perlu mendapat fasilitas, baik terkait pembiayaan maupun berbagai pelatihan untuk pengembangan usaha, sekaligus menumbuhkan sikap dan mental untuk terus meningkatkan daya saing produknya," tuturnya
Menurut Unggul, keberhasilan dajam pengembangan bisnis pelaku UM KM akan membantu gerak dan laju perekonomian nasional. "Karena itu, sektor UMKM harus selalu bersikap optimistis dalam menghadapi persaingan," ujarnya
Sumber = Suara Karya
Kemajuan LKM Terhadang Perundangan
USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kendati begitu, dukungan keuangan mikro khususnya bagi lembaga keuangan mikro (LKM) terkendala aturan.
Hal itu diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin. Sekarang ini tidak ada dasar hukum LKM yang selaras dengan aturan lain. Sehingga LKM kesulitan dalam menghimpun dana masyarakat, memperoleh penjaminan, maupun pengawasannya. Untuk itu pemerintah dan Bank Indonesia telah merintisnya melalui kebijakan bersama tentang strategi pengembangan lembaga keuangan mikro pada 2009.
Dalam hubungan ini, sistem keuangan mikro sebagai pendukung UMKM harus mampu bersinergi dengan perbankan. "Kebutuhan perbankan menjalin kerja sama dengan LKM sangat besar. Keragaman permintaan terhadap layanan keuangan, terutama di desa-desa dan berbagai daerah terpencil, mendorong berkembangnya ribuan LKM."
Hatta menambahkan, hingga kini jumlah LKM aktif mencapai 61.384 unit yang tersebar di 198 kabupaten, 1.192 kecamatan, dan 10.733 desa. Sedangkan jumlahmodal awal yang dihimpun lebih dari Rpl triliun dengan jumlah keanggotaan 183.314 serta jumlah pemanfaatnya 351.605.
Padahal, kontribusi UMKM sebagai pasar LKM pada perekonomian sangat besar. Badan Pusat Statistik mencatat UMKM menyerap 97,30V. dari total tenaga kerja. Begitu juga sumbangannya pada total investasi yang mencapai 51,80". dan total produk domestik bruto 59,62%.
Pada kesempatan lain, anak usaha Bank Pembangunan Prancis (AFD), Proparco, memberikan kredit bagi PT Pan Indonesia Bank Tbk (Panin) senilai US$25 juta. Kredit berjangka 7 tahun itu untuk mengembangkan sektor UMKM di Indonesia bagian timur.
"Panin menjadi bank komersial pertama yang mendapatkan pinjaman dengan waktu 7 tahun dari AFD," kata Wakil Presiden Direktur Panin Roosniati Salihin, kemarin.
/umlah sektor mikro yang akan ditingkatkan dengan fasilitas pinjaman ini mencapai Rp426 miliar dan pada 2011 diharapkan bertumbuh lebih dari 26 r. Saat ini outstanding kredit ritel dan mikro perseroan mencapai Rp37,7 triliun atau 67,55"; dari total kredit Panin Rp57,7 triliun.
Sumber = Media Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)