Jalarta - Tahun 2011 ini, peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan bagi kelompok usaha yang belum bankable, semakin dipertegas. Apalagi, sejak 2 Februari lalu, Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) sudah dicanangkan di seluruh Indonesia. Pencanangan GKN itu menandai telah dimulainya sebuah program untuk melahirkan lebih banyak wirausaha baru di Indonesia. "Salah satu solusi pembiayaan bagi suksesnya progratn nasional itu adalah KUR" kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, dalam acara Pencanangan GKN yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Rabu. neraca
Menkop menegaskan, program KUR masih akan terus menjadi agenda nasional sampai dengan 2014 dengan target serapan Rp 100 triliun tersebar ke seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan serapan KUR akan mencapai Rp20 triliun sampai tutup tahun.
Langkah kongkritnya, di awal tahun ini, bank penyalur KUR telah bertambah enam bank yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari enam provinsi. "Penyalur KUR bertambah enam bank BPD, ke depan saya harapkan semua BPD akan menjadi penyalur KUR," kata Sjarifuddin. Enam BPD tersebut yakni Bank Kalimantan Timur, Bank Sulawesi Selatan, Bank Lampung, Bank Bengkulu, Bank Riau-Kepri, dan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bergabungnya enam BPD menjadikan bank penyalur KUR menjadi 25 bank yang terdiri dari 19 BPD dan enam perbankan nasional yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). "Saya sangat berharap BPD-BPD yang lain bisa sinergi dengan KUR karena KUR ini program nasional," katanya.
Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonosudah menginstruksikan jajaran pemerintah di daerah untuk meningkatkan sosialisasi program KUR, agar realisasi pengucurannya bisa mencapai target tahun ini.
Kepala Negara mengatakan, realisasi penyaluran KUR pada 2010 hanya mencapai Rpl7 triliun, atau lebih rendah dari sasaran yang sebesar Rp20 trili-un."Gubernur, bupati harus kerja keras. Sebagian mungkin belum mengerti KUR, karena rakyat tersebar di mana-mana. Kalau belum mengerti segera di-mengertikan dengan demikian lebih berhasil lagi program kita ini," kata Presiden Yudhoyono.
Presiden menjelaskan, ada sekitar 1,437 juta usaha tergolong UMKM yang menerima pinjaman modal dan sebagian besar tanpa agunan melalui KUR. Pemerintah berharap agar jumlah UMKM yang dapat memanfaatkan program KUR terus meningkat.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk membuktikan komitmennya mendukung gerakan nasional menciptakan wirausahawan baru dengan merealisasikan fasilitas pembiayaan untuk wirausahawan pemula per Desember 2010 senilai Rp7,16 triliun.
Dirut BNI Gatot M Suwondo mengemukakan,pembiayaan itu disalurkan melalui tiga skema meliputi kredit BNI Wirausaha Rp3,82 triliun, KUR Rp3,24 triliun, kredit kemitraan Rp 108 miliar. "Untuk ke depannya kami terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk wirausahawan pemula" ujar Gatot.
Dia menjelaskan BNI KUR merupakan produk kredit dengan plafon mencapai Rp500 juta, diperuntukan bagi usaha kecil. Pembiayaan tersebut telah mendapat fasilitas penjaminan dari perusahaan penjamin yang ditunjuk pemerintah yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia.
Per Desember 2010, penyaluran kredit Bank BNI pada sektor usaha kecil mencapai Rp29,32 triliun dengan jumlah debitur mencapai 54.015 yang tersebar di beberapa sektor yakni perdagangan sebesar 53,06%, jasa dunia usaha 19,06%, industri pengolahan 9,55%, konstruksi 6,99%, pertanian 5,53%.
Turunkan Bunga
Sedangkan Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM mendesak perbankan menurunkan bunga kredit usaha rakyat karena terlalu tinggi dan akan menyulitkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air. "Perbankan sebagai salah satu sumber permodalan seharusnya memberikan pinjaman dengan bunga rendah agar UMKM dapat mengembangkan usahanya sebab UMKM memiliki keterbatasan modal untuk menggerakkan usahanya," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM Elias L. Tobing dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Elias, jika bunga KUR terus tinggi dan tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menurunkannya, nasib UMKM tetap akan suram. Apalagiditengarai banyak dana KUR yang tidak sampai ke pelaku UMKM sebenarnya.
Bunga KUR saat ini berkisar 14-16 persen per tahun, padahal di luar negeri seperti China suku bunga kredit hanya 3 persen per tahun. "Wajar UMKM di China mampu berkembang pesat," tegas Elias.
Tingginya bunga pinjaman, lanjut Elias, diperparah dengan aturan yang mewajibkan ada jaminan dari UMKM kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak UMKM yang tidak sanggup memenuhi ketentuan tersebut karena tidak punya sesuatu untuk dijaminkan.
Ia melanjutkan, selain masalah permodalan, UMKM juga terkendala minimnya keterampilan, teknologi, dan akses pemasaran. Kondisi ini akan semakin parah jika UMKM dibiarkan berjalan sendiri dan tidak diberikan pendampingan serta pembinaan dari pemerintah.
Untuk itu, pemerintah harus mendorong UMKM agar lebih mandiri, berkembang, dan berdaya saing sehingga produknya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan sampai ke luar negara.
Sementara itu, Sekjen DPN Kadin UMKM Yoyok Wastoyo menuturkan pemerintah harus menunjukkan keseriusannya berpihak kepada pengusaha kecil. "Selama ini, pemerintah hanya berwacana untuk membantu UMKM tanpa memberikan solusi kongkret yang dapat diimplementasikan," kata Yoyok.
Keberpihakan kepada UMKM, lanjutnya akan membuat UMKM lebih berkembang dan berdaya saing sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini sudah terbukti ketika krisis terjadi pada 1998 hanya UMKM yang masih sanggup bertahan saat banyak perusahaan besar tumbang.* rin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar