Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, saat ini pelaku UMKM di Indonesa mencapai 51,4 juta unit usaha. Atau 99,91 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia.
Sektor ini juga menyumbang 55,6 persen terhadap PDB harga berlaku dengan nilai investasi Rp 640 triliun atau 52,9 persen dari total investasi. Dalam hal devisa, sektor ini mampu memberikan pemasukan negara sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen dari jumlah devisa Indonesia.
Kontribusi UMKM, menurut Hatta Rajasa pada seminar Microfinance Summit 2001 yang digelar bersama Republika, di Jakarta, pekan lalu, juga dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan. Sering kali pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UMKM lebih tinggi dari yang dipinjamkan kepada non-UMKM. Sampai November 2010, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 25,1 persen, lebih tinggi dari non-UMKM yang hanya 18,9 persen. Itu berarti, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan.
Meskipun begitu, bukan berarti UMKMtidak menghadapi kendala. Saat ini, akses ke permodalan masih menjadi kendala utama selain produktivitas dan daya saing yang masih rendah. Terkait dengan akses permodalan, kata Hatta, beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain pemberdayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejauh ini, permintaan kredit perbankan oleh UMKM meningkat pesat. Hal ini sebagai indikasi potensi pertumbuhan yang besar.
Total kredit yang diluncurkan kepada UMKM hingga November 2010 mencapai Rp 906,5 triliun Namun begitu masih perlu terus didorong lingkungan intermediasi keuangan yang memberikan kemudahan akses layanan terhadap UMKM. Menurut Hatta, lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi jawaban atas masalah intermediasi ini. Karena berdasarkan pengalaman penyaluran KUR. dari 19 bank pelaksana KUR, hanya satu yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan untuk melayani usaha mikro. Sisanya, mencari mitra kerja lembaga linkage.
Saat ini, LKM memiliki keragaman permintaan atas pelayanan keuangan, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Sehingga mendorong berkembangnya ribuan lembaga keuangan mikro. Namun, eksploitasi potensi LKM tersebut seringkali terbentur kinerjanya yang belum memenuhi ketentuan bank. Saat ini, jumlah LKM aktif dalam berbagai bentuk dan usaha mencapai 61.384. . "Untuk mengintegrasikan LKM ke dalam sektor keuangan diperlukan kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola yang baik.
Serta pengawasan guna memastikan keberlanjutan pelayanankeuangan LKM kepada masyarakat miskin," kata mantan menteri Perhubungan ini. Apabila kondisi ini terwujud, maka akan terbuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Direktur Direktorat Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM Bank Indonesia; Edi Setyadi menjelaskan, pengertian usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta per tahun atau hasil penjualan di bawah Rp 300 juta. Jumlah unit usaha ini mencapai 50,70 juta (98,9 persen).
Sementara usaha kecil 520 ribu (1,01 persen), menengah 4.000 (0,08 persen), dan besar 400 (0,01 persen). Disebutkan akses ke sektor keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat, termasuk UMKM. Survei Bank Dunia tahun 2010 menunjukkan, porsi masyarakat yang mempunyai akses kepada jasa keuangan formal baru 52 persen. "Sensus BPS 2006 menunjukkan bahwa permodalan dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pelaku UMK," papamyua. Sementara hambatan ekspansi UMK lebih didominasi oleh masalah permodalan atau akses terhadap sumber pembiayaan yang bobotnya mencapai 50,2 persen.
Sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi bank, peran BI dalam pengembangan UMKM, kata dia, lebih ditekankan pada peningkatan intermediasi kepada sektor UMKM. Karena masih banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan jasa keuangan, maka BI mengeluarkan Strategi Nasional Kebijakan Keuangan Inklusif {Financial Inclusion) yang bertujuan untukmembuka seluas-luasnya akses masyarakat, termasuk UMKM terhadap jasa keuangan.
Kendala
Executive VP Business Head Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Yosrizal Zaini mengatakan, saat ini semua bank berupaya untuk mencari nasabah. "Tidak lagi seperti dulu, sekarang bank berebut untuk mencari nasabah. Makanya tak heran jika banyak bank yang berminat terhadap sektor mikro," ujarnya. Hanya saja, ada beberapa kendala yang dihadapi bank dalam memberikan kredit kepada UMKM. Antara lain, tidak adanya sertifikat yang dapat digunakan untuk jaminan (agunan).
Tanpa sertifikat, maka bank kesulitan melakukan eksekusi ketika kredit bermasalah. Masalah lainnya adalah ketentuan tingkat kredit bermasalah (non performing financing/UPF) yang ditetapkan minimal lima persen. "Kalau untuk kredit biasa mungkin bisa NPF-nya lima persen. Tapi, untuk UMKM setidaknya delapan persen. Karena pendidikan di sektor ini masih rendah dan umumnya masalah yang timbul bukan karena si peminjam," papar Yosrizal.
Ia mengaku UMKM selama ini menjadi tulang punggung BSMI. Dengan kontribusi mencapai 70 persen, penyaluran kredit (outstanding) di sektor ini mencapai Rp 2,6 triliun pada tahun lalu dengan tingkat NPF 2,6 persen. Tahun ini, pihaknya yakin kredit UMKM akan terus meningkat hingga Rp 3,6 triliun dan tingkat kontribusi terhadap kredit yang disalurkan naik menjadi 80 perseri
Sumber = Republika
IKM Butuh Banyak Tenaga Penyuluh Lapangan
Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) membutuhkan banyak Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang bertugas melalaikan penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan IKM di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merekrut 475 TPL-IKM yang akan disebar untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan di enam sentra IKM.
"Pelaksanaan program TPL-IKM ini diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah, terutama untuk membangun industri pengolahan mulai dari skala kecil hingga menengah," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari, pada acara penandatangan kontrak antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan TPL yang telah mendapatkan program beasiswa dari Kemenperin, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Ansari, dari total 475 TPL-IKM yang direkrut melalui program beasiswa Kemenperin tersebut, nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. "Jika dilihat dari penyebaran TPL untuk IKM ini, 24 persen di Jawa dan 76 persen untuk luar Jawa. Dalam proses belajarnya, TPL-IKM sudah mendapatkan proses pembelajaran sejak bangku kuliah, baik menyangkut teori maupun praktik di bidang industri. Para TPL untuk IKM ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi wirausaha baru," kata Ansari.
Dia menambahkan, para TPL-IKM tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam memajukan sektor IKM di seluruh Indonesia. Selain 475 TPL-IKM yang akan disebar ke enam sentra IKM yang ada di seluruh Indonesia, Kemenperin juga terus menjaring calon TPL-IKM lainnya. "Jumlah calon TPL sejak angkatan tahun 2007-2010 tercatat sebanyak 1.376 orang," tukasnya.
Hal senada juga dikemukan Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah yang menjelaskan bahwa para TPL-IKM itu akan dikontrak selama dua tahun dan bertugas memberikan konsultasi dan pendampingan pada pelaku-pelaku IKM di daerah.
Sumber = Sinar Harapan
Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merekrut 475 TPL-IKM yang akan disebar untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan di enam sentra IKM.
"Pelaksanaan program TPL-IKM ini diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah, terutama untuk membangun industri pengolahan mulai dari skala kecil hingga menengah," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari, pada acara penandatangan kontrak antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan TPL yang telah mendapatkan program beasiswa dari Kemenperin, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Ansari, dari total 475 TPL-IKM yang direkrut melalui program beasiswa Kemenperin tersebut, nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. "Jika dilihat dari penyebaran TPL untuk IKM ini, 24 persen di Jawa dan 76 persen untuk luar Jawa. Dalam proses belajarnya, TPL-IKM sudah mendapatkan proses pembelajaran sejak bangku kuliah, baik menyangkut teori maupun praktik di bidang industri. Para TPL untuk IKM ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi wirausaha baru," kata Ansari.
Dia menambahkan, para TPL-IKM tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam memajukan sektor IKM di seluruh Indonesia. Selain 475 TPL-IKM yang akan disebar ke enam sentra IKM yang ada di seluruh Indonesia, Kemenperin juga terus menjaring calon TPL-IKM lainnya. "Jumlah calon TPL sejak angkatan tahun 2007-2010 tercatat sebanyak 1.376 orang," tukasnya.
Hal senada juga dikemukan Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah yang menjelaskan bahwa para TPL-IKM itu akan dikontrak selama dua tahun dan bertugas memberikan konsultasi dan pendampingan pada pelaku-pelaku IKM di daerah.
Sumber = Sinar Harapan
KUKMI Usung Program Perkuatan Permodalan
Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (KU KMI) meluncurkan program perkuatan permodalan untuk anggotanya. Ini dilakukan melalui kerja sama dengan perbankan, yang juga memiliki program khusus untuk usaha mikro, kecil, dan mene ngah (UMKM).
"Agenda utama KUKMI pada 2011 adalah bagaimana agar bisa menyerap dana-dana pemerintah dan perbankan guna membantu UMKM. Harus ada upaya konkret, terutama untuk pelaku UMKM anggota KU KMI di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum KUKMI Azwir Dainy Tara, usai penandatangan sejumlah kesepakatan antara KUKMI dan pelaku usaha, sekaligus acara pemberian bantuan terhadap usaha kecil, di Ja-karta, Jumat (28/1).
Azwir mengatakan, selain mengupayakan dana bantuan melalui perbankan dan program sektor UMKM, KUKMI juga memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. di antaranya melalui pelatihan manajemen dan bisnis oleh pakar berpengalaman, termasuk perbankan.
"Apalagi dalam situasi persaingan yang ketat seperti sekarang, UMKM harus terus mendapat pembinaan agar bisa lebih berkembang dan mampu menghadapi persaingan. Ini termasuk masalah produk asing yang kian merajalela di pasar dalam negeri," katanya.
Menurut Azwir, para pelaku UMKM tidak akan mengkhawatirkan produk impor jika senantiasa me-ningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain permodalan, dukungan pembinaan tentang manajemen yang baik juga akan menunjang dalam pengembangan bisnis UMKM.
Sementara itu, Ketua DPD KUKMI DKI Jakarta periode 2010-2015 HR Unggul Hendrobroto mengatakan, KUKMI DKI Jakarta membawa misi mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan sektor UM KM. Kebijakan ini diambil mengingat sektor UMKM merupakan salah satu pilar dalam mengentaskan kemiskinan.
"Dalam kepengurusan baru, pihak KUKMI DKI Jakarta membawa visi memutus rantai kemiskinan melalui UMKM," katanya
Dalam pencapaiannya itu dilakukan pemantapansemangat berusaha, meski di tengah situasi kian derasnya produk asing. Karena itu, semangat berusaha pelaku UMKM tidak boleh menurun dan perlu terus dipompa melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan.
"Sektor UMKM perlu mendapat fasilitas, baik terkait pembiayaan maupun berbagai pelatihan untuk pengembangan usaha, sekaligus menumbuhkan sikap dan mental untuk terus meningkatkan daya saing produknya," tuturnya
Menurut Unggul, keberhasilan dajam pengembangan bisnis pelaku UM KM akan membantu gerak dan laju perekonomian nasional. "Karena itu, sektor UMKM harus selalu bersikap optimistis dalam menghadapi persaingan," ujarnya
Sumber = Suara Karya
"Agenda utama KUKMI pada 2011 adalah bagaimana agar bisa menyerap dana-dana pemerintah dan perbankan guna membantu UMKM. Harus ada upaya konkret, terutama untuk pelaku UMKM anggota KU KMI di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum KUKMI Azwir Dainy Tara, usai penandatangan sejumlah kesepakatan antara KUKMI dan pelaku usaha, sekaligus acara pemberian bantuan terhadap usaha kecil, di Ja-karta, Jumat (28/1).
Azwir mengatakan, selain mengupayakan dana bantuan melalui perbankan dan program sektor UMKM, KUKMI juga memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. di antaranya melalui pelatihan manajemen dan bisnis oleh pakar berpengalaman, termasuk perbankan.
"Apalagi dalam situasi persaingan yang ketat seperti sekarang, UMKM harus terus mendapat pembinaan agar bisa lebih berkembang dan mampu menghadapi persaingan. Ini termasuk masalah produk asing yang kian merajalela di pasar dalam negeri," katanya.
Menurut Azwir, para pelaku UMKM tidak akan mengkhawatirkan produk impor jika senantiasa me-ningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain permodalan, dukungan pembinaan tentang manajemen yang baik juga akan menunjang dalam pengembangan bisnis UMKM.
Sementara itu, Ketua DPD KUKMI DKI Jakarta periode 2010-2015 HR Unggul Hendrobroto mengatakan, KUKMI DKI Jakarta membawa misi mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan sektor UM KM. Kebijakan ini diambil mengingat sektor UMKM merupakan salah satu pilar dalam mengentaskan kemiskinan.
"Dalam kepengurusan baru, pihak KUKMI DKI Jakarta membawa visi memutus rantai kemiskinan melalui UMKM," katanya
Dalam pencapaiannya itu dilakukan pemantapansemangat berusaha, meski di tengah situasi kian derasnya produk asing. Karena itu, semangat berusaha pelaku UMKM tidak boleh menurun dan perlu terus dipompa melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan.
"Sektor UMKM perlu mendapat fasilitas, baik terkait pembiayaan maupun berbagai pelatihan untuk pengembangan usaha, sekaligus menumbuhkan sikap dan mental untuk terus meningkatkan daya saing produknya," tuturnya
Menurut Unggul, keberhasilan dajam pengembangan bisnis pelaku UM KM akan membantu gerak dan laju perekonomian nasional. "Karena itu, sektor UMKM harus selalu bersikap optimistis dalam menghadapi persaingan," ujarnya
Sumber = Suara Karya
Kemajuan LKM Terhadang Perundangan
USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kendati begitu, dukungan keuangan mikro khususnya bagi lembaga keuangan mikro (LKM) terkendala aturan.
Hal itu diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin. Sekarang ini tidak ada dasar hukum LKM yang selaras dengan aturan lain. Sehingga LKM kesulitan dalam menghimpun dana masyarakat, memperoleh penjaminan, maupun pengawasannya. Untuk itu pemerintah dan Bank Indonesia telah merintisnya melalui kebijakan bersama tentang strategi pengembangan lembaga keuangan mikro pada 2009.
Dalam hubungan ini, sistem keuangan mikro sebagai pendukung UMKM harus mampu bersinergi dengan perbankan. "Kebutuhan perbankan menjalin kerja sama dengan LKM sangat besar. Keragaman permintaan terhadap layanan keuangan, terutama di desa-desa dan berbagai daerah terpencil, mendorong berkembangnya ribuan LKM."
Hatta menambahkan, hingga kini jumlah LKM aktif mencapai 61.384 unit yang tersebar di 198 kabupaten, 1.192 kecamatan, dan 10.733 desa. Sedangkan jumlahmodal awal yang dihimpun lebih dari Rpl triliun dengan jumlah keanggotaan 183.314 serta jumlah pemanfaatnya 351.605.
Padahal, kontribusi UMKM sebagai pasar LKM pada perekonomian sangat besar. Badan Pusat Statistik mencatat UMKM menyerap 97,30V. dari total tenaga kerja. Begitu juga sumbangannya pada total investasi yang mencapai 51,80". dan total produk domestik bruto 59,62%.
Pada kesempatan lain, anak usaha Bank Pembangunan Prancis (AFD), Proparco, memberikan kredit bagi PT Pan Indonesia Bank Tbk (Panin) senilai US$25 juta. Kredit berjangka 7 tahun itu untuk mengembangkan sektor UMKM di Indonesia bagian timur.
"Panin menjadi bank komersial pertama yang mendapatkan pinjaman dengan waktu 7 tahun dari AFD," kata Wakil Presiden Direktur Panin Roosniati Salihin, kemarin.
/umlah sektor mikro yang akan ditingkatkan dengan fasilitas pinjaman ini mencapai Rp426 miliar dan pada 2011 diharapkan bertumbuh lebih dari 26 r. Saat ini outstanding kredit ritel dan mikro perseroan mencapai Rp37,7 triliun atau 67,55"; dari total kredit Panin Rp57,7 triliun.
Sumber = Media Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)